SMP Negeri 4 Kec. Tigo Lurah Sulit Laksanakan Program ANBK

Kriminal.id - Makna kemerdekaan bagi setiap anak bangsa tentulah tidak sama, secara umum sejak di proklamirkan 17 Agustus 1945 kepastian lepas dari penjajah sudahlah pasti. Tetapi makna kemerdekaan secara utuh, ternyata belum bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk untuk dapat menikmati akses Informasi. 

Seperti halnya apa yang dirasakan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat ketika mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Dan tidak menutup kemungkinan, nasib yang sama juga akan dirasakan oleh siswa dari tingkatan lainnya, karena ANBK 2023 diketahui juga akan segera dilaksanakan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Realita dilapangan, ketika rata-rata daerah diseluruh Indonesia sudah melaksanakan kegiatan di sekolah masing-masing. kegiatan ANBK di SMP Negeri 4 Kec. Tigo Lurah, Senin (8/9/2023), justru dilaksanakan di luar ruangan, bahkan jauh dari lokasi sekolah, sebab tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah tersebut. 

Dimana para siswa terpaksa dibuatkan tempat khusus untuk mengikuti kegiatan itu, mesti duduk hanya beralaskan tanah, dengan resiko harus diterpa hujan dan panas setiap saat. Sebab didaerah tersebut, hanya ada spot-spot tertentu saja yang bisa mendapatkan jaringan internet. 

Dilansir dari anbk.kemendikbud, ANBK sendiri merupakan program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh tingkat pendidikan. Program ini dilakukan oleh Kemdikbud untuk menilai secara keseluruhan baik dari sisi kognitif maupun non kognitif siswa. 

Menyikapi hal itu, Bupati Solok H. Epyardi Asda merasa sangat prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang ada di Kec. Tigo Lurah. Seperti halnya diketahui, demi melepaskan daerah paling ujung di Kab. Solok itu dari ketertinggalan, Bupati yang dikenal dengan latar belakang pengusaha itu terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya pembangunan, seperti halnya pembangunan Jalan Kapujan-Rimbo Data yang diusahakannya dengan berkalaborasi bersama Anggota Komisi V  DPR RI, Athari Gauthi Ardhi, dan sudah mulai dikerjakan dengan Anggaran 36 Milyar. 

"Saya melalui pemerintah Kab. Solok selalu mengupayakan bagaimana seluruh akses informasi bisa sampai ke masyarakat, karena dijaman serba internet ini. Jaringan seluler tidak sebatas komunikasi saja lagi, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjang banyak hal sendi-sendi kehidupan, terutama dibidang pendidikan, semuanya sekarang sudah serba digital," katanya ketika selesai pertemuan dengan masyarakat Nagari Saok Laweh, Kamis (14/09/2023) lalu. 

Selain itu, Bupati Solok juga menyampaikan keresahannya terkait dengan usaha pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah yang dipimpinnya itu. Karena pembangunan fasilitas komunikasi, seperti tower pemancar itu juga menyangkut kepentingan bisnis pihak provider, dimana pertimbangan ekonominya sangat mempengaruhi. 

"Tidak saja soal itu, di sisi pemerintah sendiri saya pikir kerumitannya juga sangat luar biasa. Sementara kita menuntut ekonomi dan pendidikan bangsa ini maju, disisi lain kerumitan prosedur malah terkesan menjadi penghalang," katanya. 

Hal itu dikatakannya, terkait pembangunan tower pemancar yang akan di laksanakan di Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kab. Solok. Karena sesuai dengan laporan Walinagari dan Dinas Kominfo yang mengurus teknis pembangunan itu masih terkendala surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Padahal sesuai dengan keterangan Walinagari Bukit Bais, dilevel bawah nagari sudah terlebih dahulu semangat dan menyelesaikan soal pembebasan lahan untuk pembangunan Tower, dan kini harus terkendala proses administrasi yang terlalu lama di tingkat Propinsi. 

"Sesuai laporan yang saya terima, surat kita sudah masuk ke propinsi dari pertengahan Agustus 2023, dan sampai sekarang belum progres sama sekali, bahkan tim kehutanan yang harusnya sudah melakukan survey kelapangan juga belum. Entah berapa lama proses administrasi seperti itu saja mesti ada kepastian. Sementara waktu dan kebutuhan akan jaringan komunikasi berjalan terus, terutama untuk dunia pendidikan yang serba daring," pungkasnya.