Posts

Showing posts with the label Opini

Pembuatan Patung di Tengah Kondisi Rakyat Kian Terkatung

Image
Oleh Khatimah Pegiat Dakwah Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia saat ini tengah berusaha bangkit pasca berlalunya pandemi. Hanya saja, semua menjadi tidak mudah ketika berbagai permasalahan hidup kian mendera masyarakat. Mulai dari himpitan ekonomi di mana harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal sementara daya beli dan kemampuan mereka sangat rendah. Mirisnya, penderitaan itu seolah semakin dirasa menyesakkan dada, tatkala mendapati rencana akan dibangunnya patung Soekarno dengan biaya yang fantastis. Hal ini kontan mendapat reaksi dari  sebagian kalangan. Sebagaimana yang dilakukan Forum Tokoh dan Advokat Jawa Barat, mereka menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023). Mereka berkumpul guna menolak pembuatan Patung Soekarno di sejumlah daerah Jawa Barat. Rencananya proyek ini akan dilaksanakan di antaranya di kawasan Walini Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. D

Tingginya Harga Beras

Image
  Oleh : Halida Almafaza  (Aktifis Dakwah Muslimah Deli Serdang) Dilansir dari CNN Indonesia --Badan Pangan PBB alias Food and Agriculture Organization (FAO) was-was harga beras yang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.  Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi. Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu. Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras. "Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC, dikutip Rabu (23/8). Beras merupakan salah satu bahan pokok masyarakat Indonesia. Sejak setahun terakhir, harga beras terus memanas. Hingga saat ini, harganya tidak kunjung turun, justru melambung tinggi. Adanya persaingan pasar. Para pengusaha tidak mau rugi dengan usahanya. Mereka tidak peduli stok surplus

Layanan Difabel

Image
  Oleh: Hildayati Dilansir dari online REPUBLIKA JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan masyarakat termasuk para penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan dan kemampuan untuk lebih mandiri secara finansial atau merdeka finansial. OJK mengungkap, saat ini tantangan yang dihadapi adalah kesetaraan akses produk dan jasa keuangan di Indonesia untuk para penyandang disabilitas. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan kemerdekaan finansial harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas. Saat ini OJK terus melakukan strategi keuangan inklusi kepada penyandang disabilitas sebagai satu dari sepuluh target prioritas yang dituju. Salah satunya adalah menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk disabilitas,  saat ini baru Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan fasil

Minyak Goreng Dalam Korporasi

Image
    Oleh Nurlina  (Aktivis Muslimah Balikpapan) Asosiasi paritel Indonesia (Aprindo) kembali menagih utang  pembayaran selisih harga minyak goreng di mana sampai saat ini belum juga di bayarkan oleh pihak kementrian perdagangan senilai Rp 344 milliar. Utang pemerintah kepada pelaku usaha minyak goreng berasal dari program minyak goreng yang diluncurkan pemerintah pada awal januari di tahun 2022 Dimana aturan tersebut, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan perliter seharga Rp 14 ribu  dan pada saat itu harga minyak goreng tembus Rp 17 ribu sampai dengan Rp 19 ribu. Ketua umum Aprindo mengungkapkan jika kemendag tidak juga membayarkan utangnya maka Aprindo akan lepas tangan bila 31 perusahaan ritel  yang terdiri dari 45 .000 gerai tokoh diseluruh indonesia melakukan penghentian pembelian minyak goreng daru para produsen.Adapun 31  perusahaan ritel yang tergabung di antaranya Alfamart, Indomaret, Hipermart, Transmart dan Superindo. Roy menyebut meski sudah setahun setengah pihakny

Sayangi dan Lindungi Anak-anak

Image
Oleh : Tati Hartati (Aktivis Muslimah) Sejatinya anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga, rawat, didik dan berikan kasih sayang. Selain itu berikan juga rasa aman pada anak-anak kita dari berbagai hal yang membahayakan. Keluarga adalah tempat yang paling pertama yang bisa memberikan rasa aman. Karena lingkungan keluarga merupakan orang-orang yang terdekat dengan anak, terutama orang tua. Ayah adalah Penanggung Jawab sedangkan Ibu adalah yang memberi kasih sayang. Banyaknya laporan kasus kekerasan dan penyimpangan seksual pada anak-anak di Sumedang, mendasari ketua dan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumedang, menyelenggarakan Sosialisasi Buku Panduan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak dan Penyimpangan Seksual Anak, Selasa, 8 Agustus 2023 di Cafe Sawala. "Dalam situasi sekarang banyak hal yang dulunya tidak mungkin kini terjadi. Kekerasan seksual sudah dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi," ujarnya (Kabar Priang

KISRUH OMNIBUS LOW KESEHATAN

Image
Oleh: Safriani Marbun (Komunitas Literasi Islam Bungo) Tubuh yang sehat adalah merupakan harapan setiap manusia, karena gangguan kesehatan dapat mempengaruhi segala aktivitas kehidupan manusia hingga semangat hidup pun juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan. oleh karena itu kesehatan adalah merupakan nikmat yang paling berharga yang merupakan dambaan setiap orang agar hidup lebih baik.  Tepat pada 11 Juli 2023 Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya telah disusun, akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada sidang paripurna ke-29 DPR RI pada masa persidangan V Tahun sidang 2022-2023. Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan pada prinsipnya menyederhanakan perizinan praktik medis.Jakarta, Selasa (11/7/2023). Budi mengatakan bahwa UU Kesehatan mengakomodasi pengurus

Kelangkaan Ketersediaan Air Bersih

Image
Oleh Yeni Aryani Berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau tahun 2023 ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan puncaknya pada Agustus atau September 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) melalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Sember Daya Air terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Menurut Jarot Widyoko antisipasi kekeringan tahun ini di prioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat, menyusul irigasi lahan pertanian Pada acara Fokus Grup Discussion (FGD) Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau dan Bencana Kekeringan Tahun 2023 di Jakarta, Senin 7/8/2023 Meski pemerintah di berapa daerah sudah ada upaya mengedropan air bersih dari tangki-tangki air untuk kebutuhan warga sehari-hari, pembangunan 37 sumur bor, melakukan rehabilitasi 25 sumur bor di 11 propinsi, sejatinya hal tersebut belumlah maksimal dan sama sekali tidak menyentuh akar dari Masalah yang sesungguhnya Masih ba

Inilah Problematika Pendidikan di Indonesia

Image
  Oleh: Sri Rahmatul Aulia  Problematika pendidikan di Indonesia semakin kompleks, dimana permasalahan pendidikan muncul seiring perkembangan zaman dan berganti-gantinya kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, salah satu kebijakannya yaitu sistem zonasi. Tapi setelah berjalan lima tahun, kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) masih memunculkan persoalan yaitu: adanya dugaan kecurangan, migrasi KK, manipulasi KK, dan jual beli kursi. Berdasarkan catatan Tempo, praktik curang ini terjadi disejumlah daerah mulai dari Bogor, Bekasi, hingga kepulauan Riau.  Manipulasi dan pemalsuan KK berasal dari Bogor, Bekasi dan Pekanbaru. Ditemukan sejumlah nama calon siswa yang beralamat dikontrakan atau kos kosong, ataupun kos yang dihuni para pekerja. Selain itu, ada juga dugaan menitipkan identitas di KK terdekat zonasi dengan membuat KK palsu (online tempo, 13/07/2023). Kebijakan zonasi pada mulanya bertujuan baik, yakni menghilangkan tensi favorit

Gubernur Jawa Barat Evaluasi PPDB

Image
   Oleh  Ayulia_nie Pegiat Literasi Akhir tahun ajaran semester genap telah berlalu. Biasanya siswa yang lulus di akhir jenjang sekolah akan mencari sekolah baru ke jenjang selanjutnya. Untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, pemerintah telah menetapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem baru yaitu sistem zonasi. Dari sini muncul problem tata kelola penerimaan PPDB dengan sistem zonasi sekolah seperti yang diberitakan di media sosial akhir-akhir ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya PPDB sistem zonasi. “Pemerintah Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh PPDB untuk tahun depan supaya lebih baik. Apakah zonasi atau tidak, nanti kita serahkan setelah ada proses evaluasi,” ungkap Ridwan Kamil kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya ke Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/7/2023). Pernyataan tersebut diberikan untuk    menanggapi terkuaknya

Benarkah Remaja Muslimah di Bawah Cengkeraman Kapitalis

Image
  Oleh : Diah Setyarini (Aktivis Muslimah) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan mayoritas anak remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Remaja usia 16 tahun dan 17 tahun ada sebanyak 60 persen sedangkan usia 19 tahun dan 20 tahun sebanyak 20 persen. Melihat data statistik, praktisi psikologi keluarga Nuzulia Rahma Tristanarum mengungkapkan bahwa kasus remaja yang telah melakukan hubungan seksual termasuk besar, jumlah pelakunya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang membuat anak remaja berani melakukan hubungan seks bebas diantaranya gaya hidup dikalangan remaja yang konsumtif dan hedonis. Ada juga remaja yang melakukan hubungan seks bebas masalah mental dalam hal ekonomi, mereka ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan. Sekularisme adalah sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sedangkan liberalisme berarti paham yang menjamin kebebasan. Di mana paham ini menawarkan konsep kehidupan yang serba bebas. Agama

Wajah Baru MUI, Mampukah Menyandang Predikat "Ulama Pewaris Nabi"?

Image
  Oleh : Nur Fitriyah Asri Pengurus BKMT Kabupaten Jember, Pegiat Literasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu 26/11/2020. Miftahul Akyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Sejumlah nama baru muncul dan hilangnya  sejumlah ulama yang kritis dan keras mengkritik penguasa tersingkir dari kepengurusan. Di antaranya Din Syamsuddin tergantikan oleh Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu mengemban jabatan Ketua Pertimbangan MUI. Selain nama Din Syamsudin yang hilang, juga mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen  Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal keras mengkritik penguasa. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan selainnya merupakan pentolan 212. Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Khomarudin, dalam Munas MUI tahun ini, Ma'ruf Amin memimpin Tim Formatur yang terdiri dari tujuh belas ulama. Tim ini menentukan siapa saja yang akan berad

"Vampir" Pengisap Darah di Balik UU Omnibus Law

Image
Oleh : Nur Fitriyah Asri Pengurus BKMT Kabupaten Jember,  Member AMK Dilansir oleh Republik.co.id. (10/10/2020). Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya. Bahkan drafnya pun tidak pernah dibuka ke publik, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR. Saya heran DPR begitu cerobohnya membahas hal penting yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.  Hal senada juga disampaikan Rocky Gerung, “Tidak ada poin, tidak ada naskahnya, tapi Presiden masih ngomong bikin konferensi pers sendirian. Itu namanya pembohongan publik. Kekacauan Omnibus Law ini terlihat sejak awal ketika pembahasannya dilakukan secara diam-diam dan tampak tergesa-gesa, di malam hari dan di tengah merebaknya pandemi lagi, “Minimal publik tahu bahwa lembar

Pemberantasan Korupsi sektor SDA

Image
Sudah banyak studi yang menyimpulkan bahwa negara-negara (berkembang) dengan limpahan sumber daya alam yang luar biasa justru terjebak pada korupsi yang sistemik. Benua Afrika adalah contoh yang banyak menjelaskan fenomena kutukan SDA. Berbagai konsep telah diperkenalkan untuk menggambarkan keadaan yang kontradiktif itu. Logisnya, negara dengan kekayaan alam yang melimpah tentu dapat dengan mudah membangun untuk kemakmuran rakyatnya. Namun faktanya tidak demikian karena korupsi yang menggurita justru banyak terjadi di berbagai negara dengan kantong SDA yang sangat besar. Indonesia pada era Orde Baru sangat menikmati era harga minyak dunia yang tinggi. Kita sebagai produsen minyak kala itu mendapatkan income yang cukup besar, bahkan SDA menjadi tulang punggung pendapatan negara. Namun kita semua pasti paham bagaimana rezim Orde Baru dikelola. Korupsi yang massif terjadi bersamaan dengan eksploitasi besar-besaran atas SDA kita. Hal ini berbeda dengan nasib negara miskin SDA yang l