Terbaru

04 Desember

 


Oleh : Nur Fitriyah Asri
Pengurus BKMT Kabupaten Jember, Pegiat Literasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu 26/11/2020. Miftahul Akyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Sejumlah nama baru muncul dan hilangnya 
sejumlah ulama yang kritis dan keras mengkritik penguasa tersingkir dari kepengurusan. Di antaranya Din Syamsuddin tergantikan oleh Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu mengemban jabatan Ketua Pertimbangan MUI.

Selain nama Din Syamsudin yang hilang, juga mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen  Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal keras mengkritik penguasa. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan selainnya merupakan pentolan 212.

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Khomarudin, dalam Munas MUI tahun ini, Ma'ruf Amin memimpin Tim Formatur yang terdiri dari tujuh belas ulama. Tim ini menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Diduga ada skenario mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Manuver Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Memunculkan dugaan kuat campur tangan pemerintah di tubuh MUI. Bukankah Ma'ruf Amin seorang wapres? Tentu pemerintah ingin Majelis Ulama Indonesia dalam kendalinya. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com. (27/11/2020).

Sementara, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Semua kekuatan dikooptasi, seperti di zaman Orde Baru.
Terbukti adanya sejumlah ulama yang berseberangan dengan penguasa tidak lagi berada dalam kepengurusan MUI.

Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR di bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menanggapi orang-orang yang kritis dan suka mengkritisi tidak lagi menjabat dalam kepengurusan MUI, menegaskan bahwa MUI bukan organisasi politik. Ace berharap kepengurusan yang baru, bisa mengedepankan Islam Moderat.

Tampak sekali penguasa ketakutan dengan kelompok Islam kanan yang dipelopori oleh HRS didukung oleh ulama mukhlis yang menentang ketidakadilan, kezaliman, dan menolak Islam Moderat yang sesat menyesatkan umat.    Berharap dengan menggandeng MUI tentu posisinya menjadi lebih aman.

Fakta itu nyata, bahwa ada upaya rezim mengebiri peran MUI. Semua itu membuktikan bahwa sistem sekuler semakin kuat dan dominan mewarnai pengambilan kebijakan. Sekularisme inilah biang kerok dari semua problematika umat. Karena memisahkan agama dari pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolok ukur perbuatan bukan lagi haram dan halal, tapi berdasarkan manfaat dan hawa nafsunya. Merasa tidak diawasi Allah, sehingga perbuatannya bebas tanpa batas. 

Sehingga wajar, jika banyak ulama yang mendekat merapat kepada penguasa. Bukan untuk muhasabah lil hukkam (menasihati penguasa). Tetapi, menanggalkan predikatnya sebagai ulama pewaris nabi. Yakni sebagai alat untuk melegislasikan kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyat.

Mereka itulah ulama suu' (jahat). Lebih memilih zona aman dan nyaman. Tidak berani melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar kepada penguasa. Ulama suu' silau terhadap harta dan jabatan. Misalnya, semula mengakui bahwa khilafah ajaran Islam, namun dengan mudah berbalik lidah. Mereka menjual agamanya dengan harga yang murah. 

Rasulullah saw. mengingatkan,  "Bencana bagi umatku datang dari ulama suu' yaitu ulama dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ia membaguskan penguasa dengan berbohong menutupi dan memanipulasi fakta serta gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui." (Faydh al-Qadir, VI/369).

Jadi kerusakan yang terjadi pada umat dikarenakan rusaknya ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali,  "Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah- lah tempat meminta segala persoalan." (Ihya' Ulumuddin II, hal. 381)

Artinya, ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya ia telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya tatkala ia berlaku lemah kepada penguasa zalim, saat itulah ia menjadi pangkal kerusakan.

Mereka tidak ada keberanian melakukan amar makruf nahi mungkar, jika para penguasa itu melakukan kesalahan. Padahal predikat terbaik bagi seorang ahli ilmu (ulama) adalah menjadi pewaris nabi, dan sebaik-baik para makhluk adalah pewaris nabi.

Adapun ciri-ciri ulama pewaris nabi yaitu:
1. Takut kepada Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman:
".... Sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama," (QS. al-Fathir [35]: 28).

Ibnu Abbas berkata, "Sesiapa yang takut akan Allah, maka dia adalah orang alim (ulama)."

2. Hatinya bersih daripada syirik dan maksiat, serta tidak tamak kepada makhluk di dunia. Tidak hasad dan dengki kepada orang yang lebih Alim daripadanya. Serta tidak mencari upahan dengan ilmunya.

3. Ulama pewaris nabi adalah dia meneruskan tugas Nabi, membersihkan hati umat daripada syirik dan maksiat. Mengajarkan Al-Qur'an dan Sunah dengan hikmah yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Serta berdakwah dan memerintah untuk mengikuti perintah dan larangan Allah Swt.

Seharusnya seperti itulah fungsi  Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencontoh
Ulama pewaris nabi. Berada di garda terdepan membela dan menjaga kemurnian Islam dan syariat-Nya. Mendidik umat dan meluruskan yang bengkok dengan petunjuk-Nya. Berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman. Selalu mengontrol penguasa agar tidak melenceng dari syariat Islam. 
Rasulullah bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga harus membentengi umat dari ide-ide kufur (sekularisme, pluralisme, liberalisme dan isme-isme lainnya). Mewaspadai arus moderasi yang menyesatkan umat, dengan memanfaatkan posisi ulama di MUI. Lebih utama dan penting lagi, menghentikan sistem yang rusak, kembali ke sistem Islam. 

Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia pterbenam, maka Jalan akan tampak kabur." (HR. Ahmad)

Mampukah MUI menyandang predikat al-'ulama warasatul anbiya sebagai pewaris nabi? Jangan berharap. Sebab,  selama asasnya sekularisme dan rezim ikut campur di dalamnya, tidak mungkin MUI bisa menyandang predi kat "Ulama pewaris nabi."
Jadi, umat Islam yang harus  memperjuangkan kembali sistem Islam yang diridai Allah Swt. dengan mencampakkan sistem kufur.  Menggencarkan dakwah, memahamkan wajibnya ber-Islam kafah. (QS. al-Baqarah [2]: 208)

Wallahu a'lam bishshawab
Baca selengkapnya »

01 Desember



Kriminal.id, Padang (Sumbar)__ Program PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN dengan nama kegiatan PEMBUKAAN / PENGKEREKELAN JALAN BARU yang berlokasi di Jalan Lolong SMA 1 Kota Padang disinyalir tidak sesuai Spesifikasi Teknis karena tibunan pilihan memakai batu cadas. 


Sementara, hasil pantauan media www.kriminal.id dilapangan untuk timbunan pilihannya di datangkan timbunan cadas berasal dari gunung nago yang diduga cbrnya tidak memenuhi syarat dalam pengujian labor, dan di lihat dari fhoto posisi cadas tersebut terletak di bahagian badan jalan dan  tidak sesuai dengan spek teknisnya yang seharusnya menggunakan timbunan pilihan. 


Parahnya, dugaan tidak sesuai spek untuk pengujiaan Labor box cover di pakai hasil pengujian bulan februari 2020 oleh pt. minato solok, sedangkan box cover di pakai bulan november, dan dalam spek teknis dan aturan mainnya berbunyi setiap melakukan pengecoran harus di ambil benda uji, jadi pengujiaan harus dilakukan bulan november.


Ironisnya, Tim pelaksana yang tertera dalam kontrak atas nama LUSI DESPARINA, sedangkan yang dilapangan atas nama Hafis dan Nofrijon (Abah) yang disinyalir tidak memenuhi syarat sebagai pengawas.  Bahkan untuk pasangan Box Cover kuat dugaan tidak menggunakan lantai kerja karena pasangannya terlihat tidak datar dan bisa mempengaruhi saluran air,  kelengkapan K3 juga tidak ada dan untuk penggunaan BBMnya juga disinyalir menggunakan BBM subsidi. 


Saat dikonfirmasikan kepada Hendri Zulpiton selaku Kabid Binamarga dinas PU Kota Padang mangatakan " Saya tidak akan bayar yang tidak sesuai spek". Ungkapnya dengan nada enteng saja


Akan tetapi, Pekerjaan Pengkrekelan tersebut terus berjalan seakan - akan sesuai spek. 


Aan selaku Direktur Cv. Puti Rasani saat dikonfirmasikan media ini diduga menghalalkan berbagai cara untuk meraup keuntungan yang sangat besar kerena jawabanya  kepada media ini semua yang dikerjakan sesuai Spesifikasi Teknis. 


#Med

Baca selengkapnya »

17 November



PASAMAN, kriminal—Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, mendapat surat cinta dari emak-emak Nagari Panti, Kecamatan Panti, Pasaman, Senin (16/11) malam. Ada lima surat cinta yang diterima Nasrul Abit saat melakukan safari politik di Nagari Panti, salah satunya dari jemaah Wirid Yasin Al Ikhlas Kajai. Surat tersebut diberi kepada Anggota DPRD Sumbar, Khairudin Simanjuntak, yang sedang cuti pilkada sekaligus menjadi pembawa acara dalam kegiatan safari politik itu.


“Saya akan saya serahkan langsung surat ini kepada Pak Nasrul Abit. Emak-emak pengajian ini memang kreatif. Tak dapat jatah bertanya, melalui surat disampaikan juga,” kata Khairudin.


Raudiah, emak-emak Nagari Panti, membeberkan bahwa isi surat tersebut ialah permintaan mereka supaya Nasrul Abit dan Indra Catri memperhatikan hal keagamaan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.


“Semoga beliau berdua punya perhatian kepada pejuang agama, guru mengaji, kelompok yasinan, dan garin masjid,” ucapnya.


Nasrul Abit tersenyum mendapatkan surat cinta dari emak-emak Panti tersebut. Saat itu dia menyampaikan keprihatinannya terhadap pejuang agama dan kondisi masjid yang memprihatinkan.


“Saya keliling, keluar masuk daerah di Sumbar. Banyak saya temukan fasilitas ibadah kita dalam kondisi kurang baik, misalnya toilet, tempat berwudu, kamar garin sangat memprihatinkan. Saya ingin ini ke depan dibenahi,” ujarnya.


Nasrul Abit menjelaskan bahwa salah satu programnya pada bidang keagamaan ialah menjadikan Masjid Raya Sumbar bercita rasa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia berencana menjadikan masjid terbesar di Sumbar itu menjadi pusat kegiatan umat. Menurutnya, hal itu akan menjadi contoh bagi pengembangan masjid-masjid di Sumbar.


“Selain itu masjid di daerah juga kita bantu, mulai dari fasilitas hingga tenaga yang mengurus masjid, seperti garin, guru TPA dan MDA, serta majelis taklim yang ada. Tentunya kami akan bekerja sama dengan daerah dan Kemenag. Persoalan agama dan umat harus jadi prioritas,” tutur Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti Pilkada itu.

Baca selengkapnya »

14 Oktober


Oleh : Nur Fitriyah Asri
Pengurus BKMT Kabupaten Jember, 
Member AMK

Dilansir oleh Republik.co.id. (10/10/2020). Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya. Bahkan drafnya pun tidak pernah dibuka ke publik, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR.

Saya heran DPR begitu cerobohnya membahas hal penting yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. 

Hal senada juga disampaikan Rocky Gerung, “Tidak ada poin, tidak ada naskahnya, tapi Presiden masih ngomong bikin konferensi pers sendirian. Itu namanya pembohongan publik.

Kekacauan Omnibus Law ini terlihat sejak awal ketika pembahasannya dilakukan secara diam-diam dan tampak tergesa-gesa, di malam hari dan di tengah merebaknya pandemi lagi, “Minimal publik tahu bahwa lembar itu adalah lembar siluman.” Katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengklaim, telah terjadi disinformasi dan penyebaran hoaks terkait poin-poin Omnibus Law. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sumber kesalahan adalah pemerintah dan DPR sendiri. Karena disinformasi muncul di publik itu akibat referensi Omnibus Law tak tersedia atau tidak dibuka ke publik. (Eramuslim.com.5/10/2020)

Jadi, wajar jika gelombang demo penolakan UU Omnibus Law merebak ke seluruh negeri ini, bahkan mancanegara. Tidak hanya kaum buruh, tetapi mahasiswa dan semua elemen masyarakat.

Seandainya semua rakyat tahu di balik UU Omnibus Cipta Kerja membuat celaka dan kesengsaraan, serta penderitaan, pastinya semua rakyat Indonesia, akan turun ke jalan menggeruduk istana dan DPR.

Sebab, kedua institusi inilah penyebab masuknya investor, cukong, dan corporate. Memasukkan Vampir untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) kita, dengan alasan investasi. Padahal sejatinya adalah liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA), tepatnya neoimperialisme (penjajahan gaya baru). Di sisi lain, upah buruh dibuat murah, hak-hak kesejahteraannya banyak yang dihilangkan, belum lagi kerusakan lingkungan dan lainnya.

Lebih fatalnya lagi, adanya Vampir yang menyelinap dalam UU Omnibus yang berusaha mati-matian menggolkan. Hal ini disebabkan ada kepentingan pribadi. Mereka adalah penguasa yang merangkap jadi pengusaha lokal. Mempunyai aset triliunan rupiah.

“Terdapat dua belas aktor intelektual yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara, tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. Dua belas orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga.” (Eramuslim.com.9/10/2020)

Dari hasil penelusuran Tempo.co. 2019-2024 dan Auriga Nusantara sedikitnya menemukan 262 pebisnis menjabat anggota DPR. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. 

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, ada hubungan dengan bisnis tambang batu bara, energi, migas, pemberian relaksasi royalti 0% yang akan menyelamatkan industri kotor pertambangan batu bara yang sedang krisis, dan lain-lainnya.

Itulah sebabnya mengapa mereka tega berubah menjadi makhluk malam yang mengerikan yakni Vampir, tidak lain untuk mengisap darah rakyatnya sendiri. Begitu kejam, sadis, bengis, tidak punya hati nurani. Sungguh zalim.

Dampaknya luar biasa, menggeser politik demokrasi berubah menjadi politik oligarki. Dimana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok para cukong dan kapital. Inilah yang menentukan kebijakkan, mereka tidak lagi melayani kepentingan publik. Mereka penguasa rasa pengusaha lebih memihak kepada pemilik modal (kapital), untuk kepentingan dirinya serta kelompoknya. Dengan demikian telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya (undang-undang). Sejatinya mereka merupakan segerombolan Vampir pengisap darah rakyat yang harus dienyahkan.

Dengan disahkannya UU Omnibus Cilaka, skenario mereka berjalan semakin sempurna, terus menimbun kekayaan dalam bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius. Apalagi KPK dan MK sudah dilemahkan. Mereka bebas melenggang.

Semua telah menyadari bahwa UU Omnibus Law menimbulkan dharar, kesengsaraan, kerusakan dan melanggengkan penjajahan gaya baru (neoimperialisme) maka harus ditolak. 

Dalam hal ini, banyak alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah UU Omnibus Law antara lain:
Pertama, melalui jalur konstitusi Judicial Review di MK. Hal ini tidak akan berhasil, di samping ketua MK nya dipilih oleh presiden dan DPR, bisa jadi tidak obyektif dan netral. Lebih dari itu, ada undang-undang yang mementalkannya yaitu pasal 59 ayat 2 sudah dihapus. Artinya, jikalau di MK menang, maka tidak ada kewajiban presiden dan DPR terikat atau menindaklanjuti.

Kedua, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini juga tidak masuk di akal. Bukankah UU Omnibus Ciptaker yang mengusulkan adalah Presiden? 

Ketiga, Jokowi mundur. Ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang membuat rusaknya tatanan, di samping penguasa yang tidak amanah, juga sistemnya yang rusak (batil).

Semua itu terjadi karena akibat diterapkannya sistem demokrasi sekularisme. Sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan. Dampaknya, sungguh luar biasa merusak tatanan di semua lini kehidupan dan menyesatkan. 

Oleh sebab itu perlu revolusioner. Tidak hanya mengganti presidennya, tetapi juga sistemnya harus diganti. Saatnya kita kembali ke sistem Islam yang diridai Allah yang telah dicontohkan Rasulullah saw.
Sebagaimana firman Allah:

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّـلۡعٰلَمِيۡنَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiya [21]: 107)

Dalam ayat tersebut tersurat dan tersirat bahwa Islam akan memberikan rahmah, dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan juga akhirat. Asalkan umat Islam ber-Islam kafah (sempurna) seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah [2]: 208)

Oleh sebab itu Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) untuk berhukum hanya pada hukum Allah saja yaitu syariat Islam. Khalifah wajib menerapkan Islam secara kafah (sempurna) di semua lini kehidupan, dengan berasaskan akidah Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Melalui dakwah dan sanksi-sanksinya inilah, jika diterapkan akan mengantarkan individu-individu takwallah. 

Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) mengatur dan mengurusi urusan rakyatnya, dalam hal ini termasuk masalah pangan, papan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Lebih dari itu, Islam tidak hanya sebuah agama tetapi juga merupakan ideologi, sebagai petunjuk hidup dan problem solving, termasuk bagaimana cara menyelelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kepemilikan. Islam mengharamkan kebebasan kepemilikan, dan menjelaskan bagaimana mengatur cara pengelolaannya dan lainnya. Karena itulah Islam telah membuktikan selama 13 abad eksis memimpin dunia. Karena keunggulannya ada pada aturan-aturannya, yang bersumber pada wahyu Allah Yang Maha Sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab
Baca selengkapnya »

05 Oktober



Pesisir Selatan, Sumbar.--- dugaan Proyek yang tidak mengacu pada spesifikasi teknis kembali menelan kerugian negara, kali ini pekerjaan Dinas PSDA pada pengaman bibir sungai yang belokasi di sungai Nyiur Gading Kambang Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan. 


Ironisnya, proyek Batu Jeti yang direncanakan untuk mengurangi abrasi kini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sudah hancur dibawa arus sungai.hasil Pantauan media ini Proyek ratusan juta yang dikerjakan oleh Cv. Batang Lengayang tahun 2019 ini, kuat dugaan, kurang pengawasan, kurang matangnya perencanaan dan ditambah lagi kontraktor Pelaksana bekerja asal asalan.



Saat dikonfirmasikan kepada kadis PSDA Pesisir Selatan Doni Gusrizal membenarkan bahwa pekerjaan ini sudah hancur dan mengatakan, " memang sudah ada surat dari Wali Nagari, Nanti kita kordinasikan kepada BPBD untuk memperbaikinya. "ungkapnya singkat


Sementara Pesisir Selatan sudah mengalami kerugian karena ulah pekerjaan rekanan yg diduga asal asalan.


Parahnya, Mardi selaku kontraktor pelaksana saat dihubungi via telpon selulernya dengan nomor 08521604xxxx Disinyalir seakan akan menyalahkan perencanaan dengan alasan "hancurnya proyek tersebut karena dananya cuma "sakanciang" dan terlalu kecil. "ungkap Mardi


#Med


Baca selengkapnya »

01 Oktober ,


Padang, Sumbar.--- Proyek Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawah Lunto dengan nomor kontrak KU. 08.08/KTR.01.PPK-2.1-PJN II/IV/2020 yang menggunakan dana APBN dengan anggaran sebanyak Rp. 40.5 M yang dikerjakan oleh PT. Alco Sejahtera Abadi disinyalir sangat merugikan negara. 


Hasil pantauan media www.kriminal.id dilapangan, PT. Alco dengan sangat percaya diri dan berani menghampar aspal yang disinyalir sangat dingin karena kurang lebih 11 Jam truk muatan aspal Pt. Alco diguyur hujan. 


Ironisnya, malam tadi tanggal 1 Oktober. saat media ini dilapangan sekitar pukul 23.00 wib tidak satupun konsultan pengawas dan site maneger yang mengawasi pengaspalan Pt. Alco.


Padahal Kemaren, kota Padang diguyur hujan mulai jam 11 siang dan redanya sekitar pukul 22.40 wib. Dengan keadaan aspal yang di guyur hujan sekitar kurang lebih 11 Jam apakah suhu aspalnya masih sesuai spek? 


Sementara, Ali selaku site maneger Pt. Alco saat dihubungi via telfon selulernya dengan nomor 081365746xxx kemaren tidak mau menggangkat telfonnya. Ketika media ini mengkonfirmasikan kepada anggotanya dilapangan membenarkan aspal ini semenjak siang diguyur hujan. Ungkapnya


Ketika media ini menghubungi Bambang Pardede selaku Kepala Balai Jalan Sumatra Barat kemaren, beliau mengatakan " Hentikan penghamparan aspal tersebut kalau sudah sepuluh jam lebih aspal itu di guyur hujan itu suhunya sudah tidak sesuai spek lagi dan kami orang PU Balai Jalan tidak akan merestui perkerjaan seperti itu. " Ungkap Bambang Pardede



#Med


Baca selengkapnya »

21 September ,


Baso, Payakumbuh (Sumbar). -- Proyek Padat Karya yang sedang dipacu bobotnya sampai akhir bulan September ini disinyalir tidak mengacu kepada spesifikasi teknis. Dalam pantauan media ini didaerah Baso Payakumbuh terlihat asal - asalan dan tidak ditemukan konsultan pengawas. 

Hasil temuan kami dilapangan, untuk koporan pasangan batu diduga berkisar 10 sampai 15 cm saja dan lantai kerjanya sangat tipis sehingga sudah terkikis oleh air. Ini membuktikan bahwa kekuatan drainase tersebut tidak akan bertahan lama. 

Sementara, Yasrul selaku PPK pada program Padat Karya yang berlokasi di Baso ini tidak mau memberikan tanggapan atau komentar saat media ini mencoba untuk konfirmasi. 



Bahkan, Pada titik yang berbeda yang berlokasi sepanjang jalan lintas Padang - solok hal yang sama juga terjadi. Dan saat kami konfirmasikan kepada Satkernya Andi juga tidak bisa berkomentar banyak.

Pada hal, untuk tapak pasangan drainase itu sangat miris apalagi pasir yang digunakan terlihat kuning dan bersediment, apalagi untuk adukan pasir dengan semennya tidak ada takaran berapa perbandingan yang tertuang dalam kontrak. Apalagi  keselamatan kerja K3 juga memprihatinkan

Sementara, Ka Balai Jalan Wilayah Sumbar Bambang Pardede mengatakan. Kalau masalah teknis silahkan konfirmasikan kepada PPK atau KPA. Ungkapnya

Ironisnya, sampai saat ini PPK atau KPA masih Bungkam seribu bahasa. Kuat dugaan Program Padat Karya tersebut melangar spesifikasi teknis, sehingga tidak ada yang mau komentar. 


#Med




Baca selengkapnya »

08 Juli

Jakarta,Kriminal – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  tengah melaksanakan pembangunan Tol Sirip Pekanbaru - Padang pada Padang – Sicincin sepanjang 30,4 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat.

Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan tol ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khususnya pertanian, industri dan pariwisata. “Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas,” ujar Menteri Basuki.

Pembangunan Tol Padang – Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2021. Saat ini progres fisik Tol Padang – Sicincin mencapai 20,49%.

“Cepat lambatnya pembangunan jalan tol ini semua tergantung pada tahapan pembebasan lahan berupa ganti untung pembebasan lahan. Konstruksi bisa lebih cepat bila lahan tersedia, dengan begitu program kerja bisa dilaksanakan sebaik–baiknya demi kesejahteraan masyarakat,” tambah Menteri Basuki.

Jalan Tol Pekanbaru – Padang sendiri mempunyai panjang total 254 km dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru. Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru – Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Dari sisi Pekanbaru telah dimulai pembangunan ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km dengan progres fisik saat ini mencapai 20%.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp 78 triliun melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017. Kehadiran Tol Pekanbaru – Padang ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh yang semula menghabiskan 9 jam menjadi 3 – 4 jam.

Tol Pekanbaru – Padang  merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip). Kehadiran tol ini diharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, migas dan pertanian/perkebunan.

Saat ini jalan Tol Trans Sumatera sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni – Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang–Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang – Indralaya 22 km, Medan – Binjai 10,46 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km, sedangkan ruas Pekanbaru – Dumai sejauh 131 km siap diresmikan dalam waktu dekat. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
Baca selengkapnya »

06 Juli ,


Padang, Kriminal.id --- Lagi-lagi, proyek yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Tunggal Abadi (CTA) molor dari waktu yang di tentukan. Kuat dugaan, hal ini disebabkan kurangnya tenaga pekerja, pekerjaan tidak sesuai metoda pelaksanaan dan tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga aspalnya banyak yang rusak.

Proyek yang molor itu adalah paket Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099) nomor kontrak 360/12/KTR-BM/2019 yang di mulai tanggal 28 Mei tahun 2019 dengan anggaran Rp. 15 M dengan waktu pengerjaan 214 hari kalender, dimana hingga tanggal 1 juli tahun 2020 masih dalam tahap pengerjaan.

Parahnya lagi, untuk pengaspalan jenbatan, diduga aspalnya sudah dingin karena banyak benjolan dan bergelombang di depan permukaan jalan dan saat media ini mengambil dokumen, tidak ada para pekerjanya menggunakan alat pelindung diri atau K3.

Saat di konfirmasikan kepada Fathol Bahari selaku kepala dinas PUPR Sumbar, via whatsapp beberapa waktu yang lalu, menyarankan media ini menemui PPTK atau Kabid Bina Marga (BM).
"Temui saja PPTK atau Kabid BM," ungkap Fathol.

Ironisnya, PPTK dan Kabid BM tidak dapat dihubungi, anehnya justru nomor ponsel wartawan kriminal.id yang mengonfirmasi masalah ini, diblokir oleh PPTK tersebut.

Sementara itu, Rita selaku Project Manager pada pekerjaan ini saat dikonfirmasikan hanya bungkam seribu bahasa.
Kuat dugaan ada persengkongkolan antara rekanan, konsultan pengawas dan dinas PUPR Sumbar dalam pelaksanaan proyek tersebut.


#Med
Baca selengkapnya »

26 Juni ,

DHARMASRAYA, Kriminal_ Meski sudah ada pemenang tender untuk perbaikan jalan lintas Sumatera (Jalinsum), namun beberapa titik jalan tersebut sudah berlobang besar dan menunggu korban.

Pantauan media ini di lapangan, mulai dari Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung sampai Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau perbatasan Sumbar dengan Jambi, lobang lobang yang ada di Jalinsun tinggal menerkam pengendara yang melintas.

Misalnya saja dekat terminal Kiliran Jao ada lobang yang sudah banyak menelan korban, apakah itu ban mobil yang pecah akibat terperosok lobang, ada ban yang copot sampai ada kendaraan yang nyaris tabrakan dan nyaris terjadi keributan karena saling mengelakkan lobang yang cukup besar dan dalam tersebut.

Menurut Anton (42), warga Kiliran Jao mengungkapkan kepada media ini, sudah banyak kejadian akibat lobang yang besar dan dalam tepat didepan rumahnya, kendaraan yang rusak akibat terperosok lobang itu sudah tidak terhitung lagi, bahkan katanya ada yang hampir terjadi perkelahian antar pengendara akibat saling mengelakkan lobang dan hampir tabrakan.

Warga sekitar sudah muak melihat ada petugas yang mengukur, melihat lihat dan meninjau lokasi jalan yang rusak, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan, dengan demikian, warga setempat secara swadaya membeli sirtu dan melakukan penimbunan.

Begitu pula di KM 6 Pulau Punjung, akibat drainase yang tidak lancar, air mengalir pada badan jalan membuat jalan hancur dan berlobang, hal ini sudah sejak lama terjadi."Saya setiap hari melintas dan sangat tidak nyaman melintas Jalinsum yang ada di Sumbar ini," ungkap Ilham, salah seorang sopir ekspedisi yang melintas di Jalinsum.

Ia mengungkapkan, sekali sepekan ia pergi ke Jambi, berbeda dengan wilayah Jambi, padahal sama sama jalan nasional, karena di wilayah Jambi, jalan yang rusak dengan cepat diperbaiki, bahkan ia melihat begitu jalan di bongkar atau di kikis sehabis itu langsung ditambal dan tidak menunggu ban pengendara pecah baru diperbaiki.

Lebih parah lagi di Sikabau, kecamatan Pulau Punjung, jalan tersebut sedang menunggu makan korban, pasalnya lobang besar dan dalam susah menganga dan menunggu mobil terbalik.

Warga sekitar mengaku jalan tersebut ada di timbun tapi memakai sirtu, begitu hujan di lewati mobil bermuatan berat, jalan tersebut terbuka kembali.

Warga berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan dan jangan Corona dijadikan alasan untuk membiarkan jalan nasional hancur.

Begitu pula beberapa titik lainnya di wilayah Kecamatan Koto Baru, bahkan dekat Simpang PT.DL pernah mobil batu bara terbalik karena masuk lobang besar.

Begitu pula menjelang masuk Sungai Rumbai, jalan berlobang juga sudah menunggu para pengendara, apabila tidak berhati-hati, maka siap jadi korban.

Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Junedy Yunus menjelaskan, bahwa Jalinsum merupakan jalan nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dibawahnya Balai Wilayah Jalan Nasional, oleh sebab itu Pemkab Dharmasraya tidak boleh memperbaikinya dan sifatnya hanya koordinasi.

Kita selalu melaporkan kepada pihak balai atas keluhan warga baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media, sedangkan kontraktor untuk perbaikannya sudah ada yaitu PT CTA.

Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Balai Wilayah Jalan Nasional berbeda dengan Provinsi Sumbar, jadi cara penanganan nya juga berbeda.

Sementara, ketika Satker jalan wilayah II yang akrab dengan panggilan Andi dihubungi oleh pimpinan media ini via telf selulernya 08212253xxxx tidak mau mengangkat telfnya. (ald)


Baca selengkapnya »

25 Juni

Padang,Kriminal.--- Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta pada Gubernur agar OPD yang  bertanggung jawab  dan Pembangunan Main Stadium diperiksa Inspektorat, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.

Hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Demokrat, pada saat memberikan Pendapat Akhir dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar tgl 24 Juni 2020 .

Sekaitan dengan Pendapat Akhir tersebut, sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara, pada wartawan Kamis (24/6) mengatakan, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, pada hal untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.

Untuk Main Stadium dilakukan tiga tahap penganggaran awal nya Rp.10 Milyar, kemudian ditambah menjadi Rp. 100 Milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp.170 Milyar, namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.

Adapun permasalahan Main Stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada, selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.

Itu diantara beberapa permasalan, yang paling ganjil itu, adanya adendum sampai 3 kali, pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada, dan perpanjangan penkerjaan, dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019 sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.

"Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncabakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang akan bermasalah, diragukan bisa dipetgunakan, jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk BAPEDA sebagai Badan Perencana Daerah juga perlu di evaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran," tegas H.M. Nurnas yang juga Sekretaris Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan.

Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan,maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien serta efektif.(nov)
Baca selengkapnya »

22 Juni ,

Padang Pariaman, Kriminal -- Ambruknya Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu Kayu Gadang yan telah memakan korban jiwa diduga disebabkan oleh pekerjaan yang dinilai tidak sesuai aturan. Anehnya, Yendri selaku PPK diduga turut menutup - mutupi kelemahan yang dilakukan PT Maidah Rekajaya dalam pengerjaan konstruksi jembatan tersebut.

 Kepala dinas BPBD Budi Mulia tidak merespon konfirmasi media ini Ketika persoalan ini , dikonfimasikan kepada Yendri selaku PPK Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu melalui via whatsapp terkesan pro rekanan, karena jawabannya tanpa ada dokumen foto yang kuat. Pasalnya, untuk keselamatan pekerja memang banyak alat pendukung yang harus di kenakan para pekerja.

"Dalam melaksanakan pekerjaan pihak direksi telah menanda tangani kontrak yang mana di dalamnya telah tertuang SOP dan metoda kerja pelaksanaan pekerjaan untuk dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan sesuai informasi pelaksana lapangan, sebelum pekerjaan dimulai pekerja telah ditanya tentang keahlian dan metoda kerja pembongkaran, sehingga pelaksana menanggap pekerja secara prosedur menguasai pekerjaan, namun yg namanya kecelakaan bisa saja terjadi disebabkan kekuatan jembatan lama yg telah berkurang dimakan usia lebih dari 50 tahun". ungkap Yendri.

"Kedua, sampai saat ini belum ada kesimpulan kelalaian oleh siapapun karena masih dalam penyelidikan pihak berwajib". tambahnya

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.

Parahnya, Personil inti yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yg mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamannan kerja disinyalir tidak berada  di lapangan. Berita ini pun dianggap semua ada dilokasi saat kejadian namun tidak satupun foto yang dapat dikirimkan untuk menguatkan semua dugaan kami berada d lokasi.


#Med
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.