Terbaru



Oleh : Nur Fitriyah Asri
Pengurus BKMT Kabupaten Jember, 
Member AMK

Dilansir oleh Republik.co.id. (10/10/2020). Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya. Bahkan drafnya pun tidak pernah dibuka ke publik, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR.

Saya heran DPR begitu cerobohnya membahas hal penting yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. 

Hal senada juga disampaikan Rocky Gerung, “Tidak ada poin, tidak ada naskahnya, tapi Presiden masih ngomong bikin konferensi pers sendirian. Itu namanya pembohongan publik.

Kekacauan Omnibus Law ini terlihat sejak awal ketika pembahasannya dilakukan secara diam-diam dan tampak tergesa-gesa, di malam hari dan di tengah merebaknya pandemi lagi, “Minimal publik tahu bahwa lembar itu adalah lembar siluman.” Katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengklaim, telah terjadi disinformasi dan penyebaran hoaks terkait poin-poin Omnibus Law. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sumber kesalahan adalah pemerintah dan DPR sendiri. Karena disinformasi muncul di publik itu akibat referensi Omnibus Law tak tersedia atau tidak dibuka ke publik. (Eramuslim.com.5/10/2020)

Jadi, wajar jika gelombang demo penolakan UU Omnibus Law merebak ke seluruh negeri ini, bahkan mancanegara. Tidak hanya kaum buruh, tetapi mahasiswa dan semua elemen masyarakat.

Seandainya semua rakyat tahu di balik UU Omnibus Cipta Kerja membuat celaka dan kesengsaraan, serta penderitaan, pastinya semua rakyat Indonesia, akan turun ke jalan menggeruduk istana dan DPR.

Sebab, kedua institusi inilah penyebab masuknya investor, cukong, dan corporate. Memasukkan Vampir untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) kita, dengan alasan investasi. Padahal sejatinya adalah liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA), tepatnya neoimperialisme (penjajahan gaya baru). Di sisi lain, upah buruh dibuat murah, hak-hak kesejahteraannya banyak yang dihilangkan, belum lagi kerusakan lingkungan dan lainnya.

Lebih fatalnya lagi, adanya Vampir yang menyelinap dalam UU Omnibus yang berusaha mati-matian menggolkan. Hal ini disebabkan ada kepentingan pribadi. Mereka adalah penguasa yang merangkap jadi pengusaha lokal. Mempunyai aset triliunan rupiah.

“Terdapat dua belas aktor intelektual yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara, tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. Dua belas orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga.” (Eramuslim.com.9/10/2020)

Dari hasil penelusuran Tempo.co. 2019-2024 dan Auriga Nusantara sedikitnya menemukan 262 pebisnis menjabat anggota DPR. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. 

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, ada hubungan dengan bisnis tambang batu bara, energi, migas, pemberian relaksasi royalti 0% yang akan menyelamatkan industri kotor pertambangan batu bara yang sedang krisis, dan lain-lainnya.

Itulah sebabnya mengapa mereka tega berubah menjadi makhluk malam yang mengerikan yakni Vampir, tidak lain untuk mengisap darah rakyatnya sendiri. Begitu kejam, sadis, bengis, tidak punya hati nurani. Sungguh zalim.

Dampaknya luar biasa, menggeser politik demokrasi berubah menjadi politik oligarki. Dimana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok para cukong dan kapital. Inilah yang menentukan kebijakkan, mereka tidak lagi melayani kepentingan publik. Mereka penguasa rasa pengusaha lebih memihak kepada pemilik modal (kapital), untuk kepentingan dirinya serta kelompoknya. Dengan demikian telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya (undang-undang). Sejatinya mereka merupakan segerombolan Vampir pengisap darah rakyat yang harus dienyahkan.

Dengan disahkannya UU Omnibus Cilaka, skenario mereka berjalan semakin sempurna, terus menimbun kekayaan dalam bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius. Apalagi KPK dan MK sudah dilemahkan. Mereka bebas melenggang.

Semua telah menyadari bahwa UU Omnibus Law menimbulkan dharar, kesengsaraan, kerusakan dan melanggengkan penjajahan gaya baru (neoimperialisme) maka harus ditolak. 

Dalam hal ini, banyak alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah UU Omnibus Law antara lain:
Pertama, melalui jalur konstitusi Judicial Review di MK. Hal ini tidak akan berhasil, di samping ketua MK nya dipilih oleh presiden dan DPR, bisa jadi tidak obyektif dan netral. Lebih dari itu, ada undang-undang yang mementalkannya yaitu pasal 59 ayat 2 sudah dihapus. Artinya, jikalau di MK menang, maka tidak ada kewajiban presiden dan DPR terikat atau menindaklanjuti.

Kedua, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini juga tidak masuk di akal. Bukankah UU Omnibus Ciptaker yang mengusulkan adalah Presiden? 

Ketiga, Jokowi mundur. Ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang membuat rusaknya tatanan, di samping penguasa yang tidak amanah, juga sistemnya yang rusak (batil).

Semua itu terjadi karena akibat diterapkannya sistem demokrasi sekularisme. Sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan. Dampaknya, sungguh luar biasa merusak tatanan di semua lini kehidupan dan menyesatkan. 

Oleh sebab itu perlu revolusioner. Tidak hanya mengganti presidennya, tetapi juga sistemnya harus diganti. Saatnya kita kembali ke sistem Islam yang diridai Allah yang telah dicontohkan Rasulullah saw.
Sebagaimana firman Allah:

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّـلۡعٰلَمِيۡنَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiya [21]: 107)

Dalam ayat tersebut tersurat dan tersirat bahwa Islam akan memberikan rahmah, dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan juga akhirat. Asalkan umat Islam ber-Islam kafah (sempurna) seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah [2]: 208)

Oleh sebab itu Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) untuk berhukum hanya pada hukum Allah saja yaitu syariat Islam. Khalifah wajib menerapkan Islam secara kafah (sempurna) di semua lini kehidupan, dengan berasaskan akidah Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Melalui dakwah dan sanksi-sanksinya inilah, jika diterapkan akan mengantarkan individu-individu takwallah. 

Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) mengatur dan mengurusi urusan rakyatnya, dalam hal ini termasuk masalah pangan, papan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Lebih dari itu, Islam tidak hanya sebuah agama tetapi juga merupakan ideologi, sebagai petunjuk hidup dan problem solving, termasuk bagaimana cara menyelelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kepemilikan. Islam mengharamkan kebebasan kepemilikan, dan menjelaskan bagaimana mengatur cara pengelolaannya dan lainnya. Karena itulah Islam telah membuktikan selama 13 abad eksis memimpin dunia. Karena keunggulannya ada pada aturan-aturannya, yang bersumber pada wahyu Allah Yang Maha Sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab



Pesisir Selatan, Sumbar.--- dugaan Proyek yang tidak mengacu pada spesifikasi teknis kembali menelan kerugian negara, kali ini pekerjaan Dinas PSDA pada pengaman bibir sungai yang belokasi di sungai Nyiur Gading Kambang Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan. 


Ironisnya, proyek Batu Jeti yang direncanakan untuk mengurangi abrasi kini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sudah hancur dibawa arus sungai.hasil Pantauan media ini Proyek ratusan juta yang dikerjakan oleh Cv. Batang Lengayang tahun 2019 ini, kuat dugaan, kurang pengawasan, kurang matangnya perencanaan dan ditambah lagi kontraktor Pelaksana bekerja asal asalan.



Saat dikonfirmasikan kepada kadis PSDA Pesisir Selatan Doni Gusrizal membenarkan bahwa pekerjaan ini sudah hancur dan mengatakan, " memang sudah ada surat dari Wali Nagari, Nanti kita kordinasikan kepada BPBD untuk memperbaikinya. "ungkapnya singkat


Sementara Pesisir Selatan sudah mengalami kerugian karena ulah pekerjaan rekanan yg diduga asal asalan.


Parahnya, Mardi selaku kontraktor pelaksana saat dihubungi via telpon selulernya dengan nomor 08521604xxxx Disinyalir seakan akan menyalahkan perencanaan dengan alasan "hancurnya proyek tersebut karena dananya cuma "sakanciang" dan terlalu kecil. "ungkap Mardi


#Med




Padang, Sumbar.--- Proyek Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawah Lunto dengan nomor kontrak KU. 08.08/KTR.01.PPK-2.1-PJN II/IV/2020 yang menggunakan dana APBN dengan anggaran sebanyak Rp. 40.5 M yang dikerjakan oleh PT. Alco Sejahtera Abadi disinyalir sangat merugikan negara. 


Hasil pantauan media www.kriminal.id dilapangan, PT. Alco dengan sangat percaya diri dan berani menghampar aspal yang disinyalir sangat dingin karena kurang lebih 11 Jam truk muatan aspal Pt. Alco diguyur hujan. 


Ironisnya, malam tadi tanggal 1 Oktober. saat media ini dilapangan sekitar pukul 23.00 wib tidak satupun konsultan pengawas dan site maneger yang mengawasi pengaspalan Pt. Alco.


Padahal Kemaren, kota Padang diguyur hujan mulai jam 11 siang dan redanya sekitar pukul 22.40 wib. Dengan keadaan aspal yang di guyur hujan sekitar kurang lebih 11 Jam apakah suhu aspalnya masih sesuai spek? 


Sementara, Ali selaku site maneger Pt. Alco saat dihubungi via telfon selulernya dengan nomor 081365746xxx kemaren tidak mau menggangkat telfonnya. Ketika media ini mengkonfirmasikan kepada anggotanya dilapangan membenarkan aspal ini semenjak siang diguyur hujan. Ungkapnya


Ketika media ini menghubungi Bambang Pardede selaku Kepala Balai Jalan Sumatra Barat kemaren, beliau mengatakan " Hentikan penghamparan aspal tersebut kalau sudah sepuluh jam lebih aspal itu di guyur hujan itu suhunya sudah tidak sesuai spek lagi dan kami orang PU Balai Jalan tidak akan merestui perkerjaan seperti itu. " Ungkap Bambang Pardede



#Med




Baso, Payakumbuh (Sumbar). -- Proyek Padat Karya yang sedang dipacu bobotnya sampai akhir bulan September ini disinyalir tidak mengacu kepada spesifikasi teknis. Dalam pantauan media ini didaerah Baso Payakumbuh terlihat asal - asalan dan tidak ditemukan konsultan pengawas. 

Hasil temuan kami dilapangan, untuk koporan pasangan batu diduga berkisar 10 sampai 15 cm saja dan lantai kerjanya sangat tipis sehingga sudah terkikis oleh air. Ini membuktikan bahwa kekuatan drainase tersebut tidak akan bertahan lama. 

Sementara, Yasrul selaku PPK pada program Padat Karya yang berlokasi di Baso ini tidak mau memberikan tanggapan atau komentar saat media ini mencoba untuk konfirmasi. 



Bahkan, Pada titik yang berbeda yang berlokasi sepanjang jalan lintas Padang - solok hal yang sama juga terjadi. Dan saat kami konfirmasikan kepada Satkernya Andi juga tidak bisa berkomentar banyak.

Pada hal, untuk tapak pasangan drainase itu sangat miris apalagi pasir yang digunakan terlihat kuning dan bersediment, apalagi untuk adukan pasir dengan semennya tidak ada takaran berapa perbandingan yang tertuang dalam kontrak. Apalagi  keselamatan kerja K3 juga memprihatinkan

Sementara, Ka Balai Jalan Wilayah Sumbar Bambang Pardede mengatakan. Kalau masalah teknis silahkan konfirmasikan kepada PPK atau KPA. Ungkapnya

Ironisnya, sampai saat ini PPK atau KPA masih Bungkam seribu bahasa. Kuat dugaan Program Padat Karya tersebut melangar spesifikasi teknis, sehingga tidak ada yang mau komentar. 


#Med





Jakarta,Kriminal – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  tengah melaksanakan pembangunan Tol Sirip Pekanbaru - Padang pada Padang – Sicincin sepanjang 30,4 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat.

Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan tol ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khususnya pertanian, industri dan pariwisata. “Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi kepadatan lalu lintas terutama arus komoditas,” ujar Menteri Basuki.

Pembangunan Tol Padang – Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2021. Saat ini progres fisik Tol Padang – Sicincin mencapai 20,49%.

“Cepat lambatnya pembangunan jalan tol ini semua tergantung pada tahapan pembebasan lahan berupa ganti untung pembebasan lahan. Konstruksi bisa lebih cepat bila lahan tersedia, dengan begitu program kerja bisa dilaksanakan sebaik–baiknya demi kesejahteraan masyarakat,” tambah Menteri Basuki.

Jalan Tol Pekanbaru – Padang sendiri mempunyai panjang total 254 km dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru. Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru – Padang akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Dari sisi Pekanbaru telah dimulai pembangunan ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km dengan progres fisik saat ini mencapai 20%.

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp 78 triliun melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2017. Kehadiran Tol Pekanbaru – Padang ini diharapkan bisa memangkas waktu tempuh yang semula menghabiskan 9 jam menjadi 3 – 4 jam.

Tol Pekanbaru – Padang  merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip). Kehadiran tol ini diharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata, migas dan pertanian/perkebunan.

Saat ini jalan Tol Trans Sumatera sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni – Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar – Pematang Panggang–Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang – Indralaya 22 km, Medan – Binjai 10,46 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan – Medan – Tanjung Morawa 43 km, sedangkan ruas Pekanbaru – Dumai sejauh 131 km siap diresmikan dalam waktu dekat. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri



Padang, Kriminal.id --- Lagi-lagi, proyek yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Tunggal Abadi (CTA) molor dari waktu yang di tentukan. Kuat dugaan, hal ini disebabkan kurangnya tenaga pekerja, pekerjaan tidak sesuai metoda pelaksanaan dan tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga aspalnya banyak yang rusak.

Proyek yang molor itu adalah paket Pembangunan Jembatan Lolong (P. 099) nomor kontrak 360/12/KTR-BM/2019 yang di mulai tanggal 28 Mei tahun 2019 dengan anggaran Rp. 15 M dengan waktu pengerjaan 214 hari kalender, dimana hingga tanggal 1 juli tahun 2020 masih dalam tahap pengerjaan.

Parahnya lagi, untuk pengaspalan jenbatan, diduga aspalnya sudah dingin karena banyak benjolan dan bergelombang di depan permukaan jalan dan saat media ini mengambil dokumen, tidak ada para pekerjanya menggunakan alat pelindung diri atau K3.

Saat di konfirmasikan kepada Fathol Bahari selaku kepala dinas PUPR Sumbar, via whatsapp beberapa waktu yang lalu, menyarankan media ini menemui PPTK atau Kabid Bina Marga (BM).
"Temui saja PPTK atau Kabid BM," ungkap Fathol.

Ironisnya, PPTK dan Kabid BM tidak dapat dihubungi, anehnya justru nomor ponsel wartawan kriminal.id yang mengonfirmasi masalah ini, diblokir oleh PPTK tersebut.

Sementara itu, Rita selaku Project Manager pada pekerjaan ini saat dikonfirmasikan hanya bungkam seribu bahasa.
Kuat dugaan ada persengkongkolan antara rekanan, konsultan pengawas dan dinas PUPR Sumbar dalam pelaksanaan proyek tersebut.


#Med


DHARMASRAYA, Kriminal_ Meski sudah ada pemenang tender untuk perbaikan jalan lintas Sumatera (Jalinsum), namun beberapa titik jalan tersebut sudah berlobang besar dan menunggu korban.

Pantauan media ini di lapangan, mulai dari Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung sampai Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau perbatasan Sumbar dengan Jambi, lobang lobang yang ada di Jalinsun tinggal menerkam pengendara yang melintas.

Misalnya saja dekat terminal Kiliran Jao ada lobang yang sudah banyak menelan korban, apakah itu ban mobil yang pecah akibat terperosok lobang, ada ban yang copot sampai ada kendaraan yang nyaris tabrakan dan nyaris terjadi keributan karena saling mengelakkan lobang yang cukup besar dan dalam tersebut.

Menurut Anton (42), warga Kiliran Jao mengungkapkan kepada media ini, sudah banyak kejadian akibat lobang yang besar dan dalam tepat didepan rumahnya, kendaraan yang rusak akibat terperosok lobang itu sudah tidak terhitung lagi, bahkan katanya ada yang hampir terjadi perkelahian antar pengendara akibat saling mengelakkan lobang dan hampir tabrakan.

Warga sekitar sudah muak melihat ada petugas yang mengukur, melihat lihat dan meninjau lokasi jalan yang rusak, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan, dengan demikian, warga setempat secara swadaya membeli sirtu dan melakukan penimbunan.

Begitu pula di KM 6 Pulau Punjung, akibat drainase yang tidak lancar, air mengalir pada badan jalan membuat jalan hancur dan berlobang, hal ini sudah sejak lama terjadi."Saya setiap hari melintas dan sangat tidak nyaman melintas Jalinsum yang ada di Sumbar ini," ungkap Ilham, salah seorang sopir ekspedisi yang melintas di Jalinsum.

Ia mengungkapkan, sekali sepekan ia pergi ke Jambi, berbeda dengan wilayah Jambi, padahal sama sama jalan nasional, karena di wilayah Jambi, jalan yang rusak dengan cepat diperbaiki, bahkan ia melihat begitu jalan di bongkar atau di kikis sehabis itu langsung ditambal dan tidak menunggu ban pengendara pecah baru diperbaiki.

Lebih parah lagi di Sikabau, kecamatan Pulau Punjung, jalan tersebut sedang menunggu makan korban, pasalnya lobang besar dan dalam susah menganga dan menunggu mobil terbalik.

Warga sekitar mengaku jalan tersebut ada di timbun tapi memakai sirtu, begitu hujan di lewati mobil bermuatan berat, jalan tersebut terbuka kembali.

Warga berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan dan jangan Corona dijadikan alasan untuk membiarkan jalan nasional hancur.

Begitu pula beberapa titik lainnya di wilayah Kecamatan Koto Baru, bahkan dekat Simpang PT.DL pernah mobil batu bara terbalik karena masuk lobang besar.

Begitu pula menjelang masuk Sungai Rumbai, jalan berlobang juga sudah menunggu para pengendara, apabila tidak berhati-hati, maka siap jadi korban.

Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Junedy Yunus menjelaskan, bahwa Jalinsum merupakan jalan nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dibawahnya Balai Wilayah Jalan Nasional, oleh sebab itu Pemkab Dharmasraya tidak boleh memperbaikinya dan sifatnya hanya koordinasi.

Kita selalu melaporkan kepada pihak balai atas keluhan warga baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media, sedangkan kontraktor untuk perbaikannya sudah ada yaitu PT CTA.

Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Balai Wilayah Jalan Nasional berbeda dengan Provinsi Sumbar, jadi cara penanganan nya juga berbeda.

Sementara, ketika Satker jalan wilayah II yang akrab dengan panggilan Andi dihubungi oleh pimpinan media ini via telf selulernya 08212253xxxx tidak mau mengangkat telfnya. (ald)



Padang,Kriminal.--- Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta pada Gubernur agar OPD yang  bertanggung jawab  dan Pembangunan Main Stadium diperiksa Inspektorat, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.

Hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Demokrat, pada saat memberikan Pendapat Akhir dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar tgl 24 Juni 2020 .

Sekaitan dengan Pendapat Akhir tersebut, sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara, pada wartawan Kamis (24/6) mengatakan, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, pada hal untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.

Untuk Main Stadium dilakukan tiga tahap penganggaran awal nya Rp.10 Milyar, kemudian ditambah menjadi Rp. 100 Milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp.170 Milyar, namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.

Adapun permasalahan Main Stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada, selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.

Itu diantara beberapa permasalan, yang paling ganjil itu, adanya adendum sampai 3 kali, pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada, dan perpanjangan penkerjaan, dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019 sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.

"Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncabakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang akan bermasalah, diragukan bisa dipetgunakan, jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk BAPEDA sebagai Badan Perencana Daerah juga perlu di evaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran," tegas H.M. Nurnas yang juga Sekretaris Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan.

Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan,maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien serta efektif.(nov)


Padang Pariaman, Kriminal -- Ambruknya Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu Kayu Gadang yan telah memakan korban jiwa diduga disebabkan oleh pekerjaan yang dinilai tidak sesuai aturan. Anehnya, Yendri selaku PPK diduga turut menutup - mutupi kelemahan yang dilakukan PT Maidah Rekajaya dalam pengerjaan konstruksi jembatan tersebut.

 Kepala dinas BPBD Budi Mulia tidak merespon konfirmasi media ini Ketika persoalan ini , dikonfimasikan kepada Yendri selaku PPK Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu melalui via whatsapp terkesan pro rekanan, karena jawabannya tanpa ada dokumen foto yang kuat. Pasalnya, untuk keselamatan pekerja memang banyak alat pendukung yang harus di kenakan para pekerja.

"Dalam melaksanakan pekerjaan pihak direksi telah menanda tangani kontrak yang mana di dalamnya telah tertuang SOP dan metoda kerja pelaksanaan pekerjaan untuk dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan sesuai informasi pelaksana lapangan, sebelum pekerjaan dimulai pekerja telah ditanya tentang keahlian dan metoda kerja pembongkaran, sehingga pelaksana menanggap pekerja secara prosedur menguasai pekerjaan, namun yg namanya kecelakaan bisa saja terjadi disebabkan kekuatan jembatan lama yg telah berkurang dimakan usia lebih dari 50 tahun". ungkap Yendri.

"Kedua, sampai saat ini belum ada kesimpulan kelalaian oleh siapapun karena masih dalam penyelidikan pihak berwajib". tambahnya

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.

Parahnya, Personil inti yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yg mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamannan kerja disinyalir tidak berada  di lapangan. Berita ini pun dianggap semua ada dilokasi saat kejadian namun tidak satupun foto yang dapat dikirimkan untuk menguatkan semua dugaan kami berada d lokasi.


#Med



Jakarta,Kriminal.  - Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi. Salah satu prinsip dasar teknologi konstruksi yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0. BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya.

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, mengatakan untuk meningkatkan kemampuan SDM konstruksi dalam pemanfaatan teknologi BIM, Kementerian PUPR terus menyelenggarakan webinar dan pelatihan online BIM dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra strategis, yakni sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan konstruksi.

“Di era revolusi industri 4.0 ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina konstruksi memandang perlunya SDM konstruksi nasional piawai dalam menggunakan teknologi, salah satunya adalah teknologi perancangan konstruksi menggunakan BIM (Building Information Modelling) untuk bangunan konstruksi tidak sederhana”, ujar Trisasongko.

Dikatakan Trisasongko, Ditjen Bina Konstruksi melalui Balai Penerapan Teknologi Konstruksi (Balai PTK) melakukan capacity building untuk SDM konstruksi terkait teknologi BIM dalam 3 kelompok kegiatan, yakni Pelatihan Online BIM, Webinar Provider BIM, dan Webinar Sharing Session Pemanfaatan BIM di lapangan dari Kontraktor BUMN.

Penyelenggaraan webinar dan pelatihan online tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No.06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian PUPR dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan jaga jarak fisik (social distancing).

Tujuan pemerintah memperkenalkan teknologi BIM kepada masyarakat adalah agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi BIM, mengoperasionalisasikan BIM dan mendapatkan keuntungan maksimal dari teknologi BIM ini. "Bagi Pemerintah, terkait sustainabilitas data. Hal ini sangat penting karena data yang aktif dan valid merupakan andalan utama dalam kesuksesan dan pemerataan pembangunan.Sedangkan bagi Kontraktor dan Konsultan, teknologi BIM menjamin akurasi dan presisi data yang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Pemanfaatan BIM juga bermanfaat bagi para pakar dan peneliti untuk pengembangan teknologi," jelas Trisasongko.

Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi (Balai PTK) Cakra Nagara mengatakan, selama periode 03 April-19 Mei 2020 telah dilakukan kolaborasi penyelenggaraan webinar dengan PT. Glodon Technical Indonesia (Cubicost) sebanyak 2 kali dengan 2500 peserta, Trimble Solutions Indonesia (Tekla) sebanyak 2 kali dengan 1400 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 1 kali dengan 1000 peserta dan PT. Delta Sigma Nusantara sebagai Bentley Channel Partner (Bentley) sebanyak 1 kali dengan 110 peserta.

Sedangkan, pelatihan online telah dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Glodon Technical Indonesia (Cubicost) sebanyak 6 angkatan dengan 92 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 4 angkatan dengan 300 peserta dan PT. Cipta Sarana Informatika sebagai Gold Partner Autodesk (Revit Architecture) dengan 100 peserta.

Kolaborasi tidak kalah menarik lainnya yaitu penyelenggaraan webinar implementasi metode BIM di proyek konstruksi selama periode 11 s.d. 20 Mei 2020 yang telah dilakukan bekerja sama dengan 5 Kontraktor BUMN yakni PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. PP (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang menyedot tidak kurang dari 8.000 pendaftar.

Sebagai informasi bagi para peminat yang ingin mendapatkan informasi mengenai jadwal kegiatan webinar dan pelatihan online BIM dapat diakses melalui media social Instagram @sibimakonstruksi dan Facebook SIBIMA Konstruksi, video rekaman webinar dapat diakses melalui Youtube Channel SIBIMA Konstruksi.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri


Jakarta,Kriminal.-- Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) bagi santri, mahasiswa dan aparatur sipil negara (ASN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.

“Dengan dibangunnya Rusun tersebut diharapkan bisa membantu para santri untuk mendapatkan asrama yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)  Perumahan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 101 miliar untuk membangun sebanyak 34 tower (945 unit) Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB) yang terdiri dari Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi yang tersebar di 31 kabupaten/kota. Dari total rusun  dibangun sebanyak 10 tower senilai Rp 42,7 miliar sudah terkontrak dan sisanya sudah tahap lelang.

Setiap unit rusun yang diibangun telah dilengkapi dengan fasilitas yang layak seperti listrik, air bersih l, dan meubelair (meja, kursi makan, kursi tamu, tempat tidur, dan lemari pakaian). Selain itu juga untuk memberikan kenyaman bagi para penghuninya, rusun dibangun dengan sarana dan prasarana serta utilitas (PSU) seperti tempat parkir dan saluran air.

Di antara rusun yang dibangun pada tahun 2020 salah satunya Rusun Pondok Pesantren Mu'Jizatul Qur'an Al'Hasanie Asy-Syafi'ei di Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. Kementerian PUPR membangun satu tower sebanyak 21 unit dengan anggaran Rp 4,6 miliar dengan progres 51,1%. Kemudian juga Rusun Yayasan Nurul Huda di Provinsi Lampung sebanyak 1 tower berjumlah 43 unit dengan anggaran Rp 8,3 miliar. Saat ini progres konstruksinya mencapai 70,5%.

Pembangunan Rusun untuk  meningkatkan kenyamanan belajar para santri dan mahasiswa pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama terus dilakukan Kementerian PUPR. Sebelumnya pada periode 2005 hingga 2014 telah dibangun sebanyak 537 tower 3.850 unit dengan total biaya sekitar Rp 1,7 triliun. Pembangunan Rusun dilanjutkan pada periode 2015-2019 dengan jumlah lebih banyak yakni 263 tower dengan total  5.743 unit. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri

Padang Pariaman, Kriminal-- Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu Kayu Gadang Kecamatan Lubuk Alung dengan Nomor Kontrak 011/SP-BPBD/IV-2020 kontraknya yang bernilai RP. 22.366.720.000 yang dikerjakan oleh PT. Maidah Rekajaya telan korban.

Dari hasil laporan masyarakat dan pantauan media ini dilapangan tentang runtuhnya jembatan yang akan di bangun baru pada kegiatan HIBAH BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019 yang menelan korban diduga tidak mengacu kepada kerangka acuan kerja (KAK).


Sebab, pada Paket REHABILITASI / REKONSTRUKSI JEMBATAN SIKABU/ KAYU GADANG KECAMATAN LUBUK ALUNG yang berlokasi di Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dengan Pagu dana sebesar Rp. 24.829.897.000,00
(DUA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) kuat dugaan pengerjaanya asal - asalan.

Ironisnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.


Parahnya, Personil inti yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yang mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamanan kerja disinyalir tidak berada dilapangan.

Bahkan, PT. Maidah Rekajaya ini kuat dugaan hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan keselamatan anggotanya. Dan banyak lagi belum kami sebutkan pada KAK yang harus dimiliki perusahaan tersebut yang seharusnya ada dilokasi namun tidak terlihat.

Saat kami konfirmasikan kepada Budi Mulya selaku Kepala BPBD Padang Pariaman kemaren melalui via whatsappnya sampai hari ini belum ada jawaban.

Sementara, Zainal Abidin selaku ketua LSM BAPAN RI Sumbar mengatakan. " saya akan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum karena runtuhnya jembatan itu sudah menelan korban. Seandainya Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman tidak bertindak tegas saya akan mengawal ketat persoalan ini hingga tuntas. Karena ada dugaan permainan dalam melaksanakan proyek tersebut," Ungkapnya. (Med)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.