Terbaru



 Kriminal.id, Kab.Sijunjung (Sumbar)__ Proyek di Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disinyalir asal - asalan, Bahkan, GM dan Site maneger tidak kami temukan dilapangan.


Ironisnya, Paket Pada kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tamparungo - Sumpur Kudus yang Berlokasi di Tamparungo - Sumpur Kudus kuat dugaan pasangan Batunya tidak sesuai Spesifikasi Teknis. Seperti Lebar Tapak Pasangan diameternya kurang, adukan Tanpa bak Takaran (perbandingan adukan semen dan pasir), dan untuk kelengkapan K3 juga minim.


Paket dengan nomor kontrak 25.37/THENDER FISIK/APBD/AP-SJJ/2020. Yang di mulai pada Tanggal 22 Oktober 2020 masa kerja 150 Hari dengan Anggaran Rp. 2.696.356.189.- yang dikerjakan oleh PT.SADEWA KARYA TAMA kuat dugaan merugikan Negara karena lebar Tapak pasangan, K3 bahkan aturan mentri PUPR dan Aturan Menkes tahun 2020 ditambah dengan Pergub tentang COVID 19 Diabaikan, apalagi adukannya juga diragukan dan Bobot pelaksanaannya.masih Minim.


Sementara, saat dikonfirmasikan Kepada Rio selaku Pelaksana PT. SADEWA KARYA TAMA Mengatakan bahwa " Pekerjaan itu sudah sesuai aturan dan sudah di Adendum untuk perpanjangan waktu selama 60 hari 

Dan juga ada penambahan dana sebanyak 9 persen. Sedangkan bobotnya sudah mencapai 78 persen" Ungkapmya melalui telf selulernya.


Parahnya, saat dikonfirmasikan kepada Ramli.SE selaku Kabid Rehabilitasi dan Kontruksi BNPB Kabupaten sijunjujng malah emosi kepada rekan - rekan Media. Diduga kabid main mata dengan Rekanan untuk meraup keuntungan. (Tim)







Kriminal.id,Maluku_  Agar dapat mengurangi angka kecelakaan BPJN Maluku terus melakunan Pemantauan kondisi jembatan, langkah ini mutlak diperlukan sebagai langkah preventif terjadinya kecelakaan akibat kondisi struktur jembatan yang rusak.


Bahkan Kementerian PUPR terus berupaya memutakhirkan sistem pemantauan kondisi jembatan dengan mengaplikasikan structural health monitoring system (SHMS).Teknologi ini agar dapat memperpanjang umur layanan jembatan karena penurunan kemampuan dan kerusakan dapat diidentifikasi lebih awal (peringatan dini) sebelum terjadinya kerusakan lebih parah yang membutuhkan biaya lebih besar untuk rehabilitasi.


SHMS salah satunya diterapkan pada Jembatan Merah Putih, Ambon yang dilengkapi sejumlah sensor seperti sensor pengukur gaya kabel, sensor pengukur kecepatan dan arah angin, sensor kemiringan pylon, sensor pengukur getaran dan frekuensi struktur, sensor pengukur getaran gempa, serta sensor pengukur ambient temperature. (*)


#SigapMembangunNegeri

 



Kriminal.id,Riau__Sehubungan dengan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) di 34 Provinsi pada tahun anggaran 2021, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau mengikuti rapat koordinasi persiapan tersebut melalui Video Converence yang bertempat di ruang Audio Visual Gedung PIP2B Provinsi Riau, Rabu (17/2/2021).


Acara dibuka oleh Direktur Sanitasi Prasetyo, dilanjutkan pemaparan oleh Kasubdit perencanaan teknis Marsaulina Pasaribu, yang membahas rencana pelaksanaan tahap I dan penjelasan prototype bangunan.


Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah se-Indonesia dan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau  diikuti oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau, PPK Sanitasi,  dan staf teknis terkait. (*)


Web Balai PPW Riau : 

http://ciptakarya.pu.go.id/balai/riau/berita/detail/PPLP/11933/RAKOR-PERSIAPAN-PELAKSANAAN-PEMBANGUNAN-SARANA-DAN-PRASARANA-SANITASI-DI-LEMBAGA-PENDIDIKAN-KEAGAMAAN--LPK--TA.-2021



Kriminal,Kalsel__ Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Kerja Teknis  Program Strategis PDAM Kabupaten Tabalong, Selasa (16-2-2021) di Ruang Rapat Setda Tabalong.


Bupati Tabalong Anang Syakhfiani saat membuka acara tersebut meminta PDAM tabalong  kluar dari zona aman dan nyaman dalam mengatasi masalah penyediaan air minum “masalah yang sering kita hadapi adalah tingginya tingkat kebocoran, kualitas air dan idle capacity”.


Untuk tahun 2022 pihak Pemerintah Tabalong sudah memasukkan usulan terkait air minum untuk Pembangunan Intake Agung Unit Air Baku IPA Agung, pemasangan pipa di daerah mabuun, Warukin,jangkung dan Masingai, serta pengadaan instalasi Pengolahan Air di Desa Tanta


#ibm #bppwkalsel #bppw #balaiprasaranapermukimanwilayah #kementerianpupr #PUPR #puprsigapmembangunnegeri #ta2021 #ciptakarya #100-0-100 #airminum #pdam #air # idlecapacity



Maluku, kriminal.id_ Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Ir. Jon Sudiman Damanik, M.M didampingi Kasatker PJN I Provinsi Maluku Muh. Ulwan Talaohu, ST., MT, Kasatker PJN II Provinsi Maluku Berthy Leatemia, ST., MT, Kasatker PJN Wilayah III Provinsi Maluku Toce Leuwol, ST.,MT, dan PPK 1.3 Franklin Leatemia, ST, PPK 2.2 Johannes George Rumaropen, ST, PPK 2.4 Rifani Harun, ST., MT, PPK Pengawasan Satker P2JN Maluku Judith Wattimury, ST beserta staf melaksanakan monitoring pekerjaan di Pulau Seram Provinsi Maluku, Jumat (12/02/2021). 

Kegiatan monitoring ini merupakan wujud pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan infrastruktur yang dilakukan BPJN Maluku, guna memastikan pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh kontraktor berjalan dengan baik.

Di kesempatan itu, Kepala Balai dan rombongan, sekaligus meninjau material di Asphal Mixing Plan (AMP) kontraktor pelaksana. Untuk melihat ketersediaan dan spesifikasi ukuran material yang akan digunakan, apakah sesuai dengan syarat teknis yang telah ditentukan atau belum.

Hal ini dilakukan untuk dapat mendeteksi dini bila terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis.

Dalam pelaksanaan monitoring ini Kepala BPJN Maluku Ir. Jon Sudiman Damanik, MM menekankan kepada kontraktor untuk selalu memperhatikan penggunaan material agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan guna menghasilkan pekerjaan yang bermutu dan berkualitas.

“Kita memberikan sejumlah saran dan masukan kepada kontraktor, agar kedepannya bisa lebih baik lagi,” ucapnya. (*)


#bpjnmaluku #monitoring #SigapMembangunNegeri #MenyambungNegeri #pulauseram #malukuindonesia

 


Oleh : Nur Fitriyah Asri
Pengurus BKMT Kabupaten Jember, Pegiat Literasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu 26/11/2020. Miftahul Akyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Sejumlah nama baru muncul dan hilangnya 
sejumlah ulama yang kritis dan keras mengkritik penguasa tersingkir dari kepengurusan. Di antaranya Din Syamsuddin tergantikan oleh Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu mengemban jabatan Ketua Pertimbangan MUI.

Selain nama Din Syamsudin yang hilang, juga mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen  Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal keras mengkritik penguasa. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan selainnya merupakan pentolan 212.

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Khomarudin, dalam Munas MUI tahun ini, Ma'ruf Amin memimpin Tim Formatur yang terdiri dari tujuh belas ulama. Tim ini menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Diduga ada skenario mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Manuver Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Memunculkan dugaan kuat campur tangan pemerintah di tubuh MUI. Bukankah Ma'ruf Amin seorang wapres? Tentu pemerintah ingin Majelis Ulama Indonesia dalam kendalinya. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com. (27/11/2020).

Sementara, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Semua kekuatan dikooptasi, seperti di zaman Orde Baru.
Terbukti adanya sejumlah ulama yang berseberangan dengan penguasa tidak lagi berada dalam kepengurusan MUI.

Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR di bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menanggapi orang-orang yang kritis dan suka mengkritisi tidak lagi menjabat dalam kepengurusan MUI, menegaskan bahwa MUI bukan organisasi politik. Ace berharap kepengurusan yang baru, bisa mengedepankan Islam Moderat.

Tampak sekali penguasa ketakutan dengan kelompok Islam kanan yang dipelopori oleh HRS didukung oleh ulama mukhlis yang menentang ketidakadilan, kezaliman, dan menolak Islam Moderat yang sesat menyesatkan umat.    Berharap dengan menggandeng MUI tentu posisinya menjadi lebih aman.

Fakta itu nyata, bahwa ada upaya rezim mengebiri peran MUI. Semua itu membuktikan bahwa sistem sekuler semakin kuat dan dominan mewarnai pengambilan kebijakan. Sekularisme inilah biang kerok dari semua problematika umat. Karena memisahkan agama dari pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tolok ukur perbuatan bukan lagi haram dan halal, tapi berdasarkan manfaat dan hawa nafsunya. Merasa tidak diawasi Allah, sehingga perbuatannya bebas tanpa batas. 

Sehingga wajar, jika banyak ulama yang mendekat merapat kepada penguasa. Bukan untuk muhasabah lil hukkam (menasihati penguasa). Tetapi, menanggalkan predikatnya sebagai ulama pewaris nabi. Yakni sebagai alat untuk melegislasikan kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyat.

Mereka itulah ulama suu' (jahat). Lebih memilih zona aman dan nyaman. Tidak berani melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar kepada penguasa. Ulama suu' silau terhadap harta dan jabatan. Misalnya, semula mengakui bahwa khilafah ajaran Islam, namun dengan mudah berbalik lidah. Mereka menjual agamanya dengan harga yang murah. 

Rasulullah saw. mengingatkan,  "Bencana bagi umatku datang dari ulama suu' yaitu ulama dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya. Siapa saja yang kondisinya demikian, maka bahayanya terhadap umat datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ia membaguskan penguasa dengan berbohong menutupi dan memanipulasi fakta serta gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui." (Faydh al-Qadir, VI/369).

Jadi kerusakan yang terjadi pada umat dikarenakan rusaknya ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali,  "Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah- lah tempat meminta segala persoalan." (Ihya' Ulumuddin II, hal. 381)

Artinya, ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya ia telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya tatkala ia berlaku lemah kepada penguasa zalim, saat itulah ia menjadi pangkal kerusakan.

Mereka tidak ada keberanian melakukan amar makruf nahi mungkar, jika para penguasa itu melakukan kesalahan. Padahal predikat terbaik bagi seorang ahli ilmu (ulama) adalah menjadi pewaris nabi, dan sebaik-baik para makhluk adalah pewaris nabi.

Adapun ciri-ciri ulama pewaris nabi yaitu:
1. Takut kepada Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman:
".... Sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah para ulama," (QS. al-Fathir [35]: 28).

Ibnu Abbas berkata, "Sesiapa yang takut akan Allah, maka dia adalah orang alim (ulama)."

2. Hatinya bersih daripada syirik dan maksiat, serta tidak tamak kepada makhluk di dunia. Tidak hasad dan dengki kepada orang yang lebih Alim daripadanya. Serta tidak mencari upahan dengan ilmunya.

3. Ulama pewaris nabi adalah dia meneruskan tugas Nabi, membersihkan hati umat daripada syirik dan maksiat. Mengajarkan Al-Qur'an dan Sunah dengan hikmah yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Serta berdakwah dan memerintah untuk mengikuti perintah dan larangan Allah Swt.

Seharusnya seperti itulah fungsi  Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencontoh
Ulama pewaris nabi. Berada di garda terdepan membela dan menjaga kemurnian Islam dan syariat-Nya. Mendidik umat dan meluruskan yang bengkok dengan petunjuk-Nya. Berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman. Selalu mengontrol penguasa agar tidak melenceng dari syariat Islam. 
Rasulullah bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga harus membentengi umat dari ide-ide kufur (sekularisme, pluralisme, liberalisme dan isme-isme lainnya). Mewaspadai arus moderasi yang menyesatkan umat, dengan memanfaatkan posisi ulama di MUI. Lebih utama dan penting lagi, menghentikan sistem yang rusak, kembali ke sistem Islam. 

Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia pterbenam, maka Jalan akan tampak kabur." (HR. Ahmad)

Mampukah MUI menyandang predikat al-'ulama warasatul anbiya sebagai pewaris nabi? Jangan berharap. Sebab,  selama asasnya sekularisme dan rezim ikut campur di dalamnya, tidak mungkin MUI bisa menyandang predi kat "Ulama pewaris nabi."
Jadi, umat Islam yang harus  memperjuangkan kembali sistem Islam yang diridai Allah Swt. dengan mencampakkan sistem kufur.  Menggencarkan dakwah, memahamkan wajibnya ber-Islam kafah. (QS. al-Baqarah [2]: 208)

Wallahu a'lam bishshawab



Kriminal.id, Padang (Sumbar)__ Program PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN dengan nama kegiatan PEMBUKAAN / PENGKEREKELAN JALAN BARU yang berlokasi di Jalan Lolong SMA 1 Kota Padang disinyalir tidak sesuai Spesifikasi Teknis karena tibunan pilihan memakai batu cadas. 


Sementara, hasil pantauan media www.kriminal.id dilapangan untuk timbunan pilihannya di datangkan timbunan cadas berasal dari gunung nago yang diduga cbrnya tidak memenuhi syarat dalam pengujian labor, dan di lihat dari fhoto posisi cadas tersebut terletak di bahagian badan jalan dan  tidak sesuai dengan spek teknisnya yang seharusnya menggunakan timbunan pilihan. 


Parahnya, dugaan tidak sesuai spek untuk pengujiaan Labor box cover di pakai hasil pengujian bulan februari 2020 oleh pt. minato solok, sedangkan box cover di pakai bulan november, dan dalam spek teknis dan aturan mainnya berbunyi setiap melakukan pengecoran harus di ambil benda uji, jadi pengujiaan harus dilakukan bulan november.


Ironisnya, Tim pelaksana yang tertera dalam kontrak atas nama LUSI DESPARINA, sedangkan yang dilapangan atas nama Hafis dan Nofrijon (Abah) yang disinyalir tidak memenuhi syarat sebagai pengawas.  Bahkan untuk pasangan Box Cover kuat dugaan tidak menggunakan lantai kerja karena pasangannya terlihat tidak datar dan bisa mempengaruhi saluran air,  kelengkapan K3 juga tidak ada dan untuk penggunaan BBMnya juga disinyalir menggunakan BBM subsidi. 


Saat dikonfirmasikan kepada Hendri Zulpiton selaku Kabid Binamarga dinas PU Kota Padang mangatakan " Saya tidak akan bayar yang tidak sesuai spek". Ungkapnya dengan nada enteng saja


Akan tetapi, Pekerjaan Pengkrekelan tersebut terus berjalan seakan - akan sesuai spek. 


Aan selaku Direktur Cv. Puti Rasani saat dikonfirmasikan media ini diduga menghalalkan berbagai cara untuk meraup keuntungan yang sangat besar kerena jawabanya  kepada media ini semua yang dikerjakan sesuai Spesifikasi Teknis. 


#Med



PASAMAN, kriminal—Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, mendapat surat cinta dari emak-emak Nagari Panti, Kecamatan Panti, Pasaman, Senin (16/11) malam. Ada lima surat cinta yang diterima Nasrul Abit saat melakukan safari politik di Nagari Panti, salah satunya dari jemaah Wirid Yasin Al Ikhlas Kajai. Surat tersebut diberi kepada Anggota DPRD Sumbar, Khairudin Simanjuntak, yang sedang cuti pilkada sekaligus menjadi pembawa acara dalam kegiatan safari politik itu.


“Saya akan saya serahkan langsung surat ini kepada Pak Nasrul Abit. Emak-emak pengajian ini memang kreatif. Tak dapat jatah bertanya, melalui surat disampaikan juga,” kata Khairudin.


Raudiah, emak-emak Nagari Panti, membeberkan bahwa isi surat tersebut ialah permintaan mereka supaya Nasrul Abit dan Indra Catri memperhatikan hal keagamaan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.


“Semoga beliau berdua punya perhatian kepada pejuang agama, guru mengaji, kelompok yasinan, dan garin masjid,” ucapnya.


Nasrul Abit tersenyum mendapatkan surat cinta dari emak-emak Panti tersebut. Saat itu dia menyampaikan keprihatinannya terhadap pejuang agama dan kondisi masjid yang memprihatinkan.


“Saya keliling, keluar masuk daerah di Sumbar. Banyak saya temukan fasilitas ibadah kita dalam kondisi kurang baik, misalnya toilet, tempat berwudu, kamar garin sangat memprihatinkan. Saya ingin ini ke depan dibenahi,” ujarnya.


Nasrul Abit menjelaskan bahwa salah satu programnya pada bidang keagamaan ialah menjadikan Masjid Raya Sumbar bercita rasa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia berencana menjadikan masjid terbesar di Sumbar itu menjadi pusat kegiatan umat. Menurutnya, hal itu akan menjadi contoh bagi pengembangan masjid-masjid di Sumbar.


“Selain itu masjid di daerah juga kita bantu, mulai dari fasilitas hingga tenaga yang mengurus masjid, seperti garin, guru TPA dan MDA, serta majelis taklim yang ada. Tentunya kami akan bekerja sama dengan daerah dan Kemenag. Persoalan agama dan umat harus jadi prioritas,” tutur Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti Pilkada itu.



Oleh : Nur Fitriyah Asri
Pengurus BKMT Kabupaten Jember, 
Member AMK

Dilansir oleh Republik.co.id. (10/10/2020). Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya. Bahkan drafnya pun tidak pernah dibuka ke publik, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR.

Saya heran DPR begitu cerobohnya membahas hal penting yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. 

Hal senada juga disampaikan Rocky Gerung, “Tidak ada poin, tidak ada naskahnya, tapi Presiden masih ngomong bikin konferensi pers sendirian. Itu namanya pembohongan publik.

Kekacauan Omnibus Law ini terlihat sejak awal ketika pembahasannya dilakukan secara diam-diam dan tampak tergesa-gesa, di malam hari dan di tengah merebaknya pandemi lagi, “Minimal publik tahu bahwa lembar itu adalah lembar siluman.” Katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengklaim, telah terjadi disinformasi dan penyebaran hoaks terkait poin-poin Omnibus Law. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sumber kesalahan adalah pemerintah dan DPR sendiri. Karena disinformasi muncul di publik itu akibat referensi Omnibus Law tak tersedia atau tidak dibuka ke publik. (Eramuslim.com.5/10/2020)

Jadi, wajar jika gelombang demo penolakan UU Omnibus Law merebak ke seluruh negeri ini, bahkan mancanegara. Tidak hanya kaum buruh, tetapi mahasiswa dan semua elemen masyarakat.

Seandainya semua rakyat tahu di balik UU Omnibus Cipta Kerja membuat celaka dan kesengsaraan, serta penderitaan, pastinya semua rakyat Indonesia, akan turun ke jalan menggeruduk istana dan DPR.

Sebab, kedua institusi inilah penyebab masuknya investor, cukong, dan corporate. Memasukkan Vampir untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) kita, dengan alasan investasi. Padahal sejatinya adalah liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA), tepatnya neoimperialisme (penjajahan gaya baru). Di sisi lain, upah buruh dibuat murah, hak-hak kesejahteraannya banyak yang dihilangkan, belum lagi kerusakan lingkungan dan lainnya.

Lebih fatalnya lagi, adanya Vampir yang menyelinap dalam UU Omnibus yang berusaha mati-matian menggolkan. Hal ini disebabkan ada kepentingan pribadi. Mereka adalah penguasa yang merangkap jadi pengusaha lokal. Mempunyai aset triliunan rupiah.

“Terdapat dua belas aktor intelektual yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara, tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. Dua belas orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga.” (Eramuslim.com.9/10/2020)

Dari hasil penelusuran Tempo.co. 2019-2024 dan Auriga Nusantara sedikitnya menemukan 262 pebisnis menjabat anggota DPR. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. 

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, ada hubungan dengan bisnis tambang batu bara, energi, migas, pemberian relaksasi royalti 0% yang akan menyelamatkan industri kotor pertambangan batu bara yang sedang krisis, dan lain-lainnya.

Itulah sebabnya mengapa mereka tega berubah menjadi makhluk malam yang mengerikan yakni Vampir, tidak lain untuk mengisap darah rakyatnya sendiri. Begitu kejam, sadis, bengis, tidak punya hati nurani. Sungguh zalim.

Dampaknya luar biasa, menggeser politik demokrasi berubah menjadi politik oligarki. Dimana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok para cukong dan kapital. Inilah yang menentukan kebijakkan, mereka tidak lagi melayani kepentingan publik. Mereka penguasa rasa pengusaha lebih memihak kepada pemilik modal (kapital), untuk kepentingan dirinya serta kelompoknya. Dengan demikian telah terjadi pengkhianatan terstruktur melalui penyanderaan institusi publik dan regulasinya (undang-undang). Sejatinya mereka merupakan segerombolan Vampir pengisap darah rakyat yang harus dienyahkan.

Dengan disahkannya UU Omnibus Cilaka, skenario mereka berjalan semakin sempurna, terus menimbun kekayaan dalam bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius. Apalagi KPK dan MK sudah dilemahkan. Mereka bebas melenggang.

Semua telah menyadari bahwa UU Omnibus Law menimbulkan dharar, kesengsaraan, kerusakan dan melanggengkan penjajahan gaya baru (neoimperialisme) maka harus ditolak. 

Dalam hal ini, banyak alternatif pilihan untuk menyelesaikan masalah UU Omnibus Law antara lain:
Pertama, melalui jalur konstitusi Judicial Review di MK. Hal ini tidak akan berhasil, di samping ketua MK nya dipilih oleh presiden dan DPR, bisa jadi tidak obyektif dan netral. Lebih dari itu, ada undang-undang yang mementalkannya yaitu pasal 59 ayat 2 sudah dihapus. Artinya, jikalau di MK menang, maka tidak ada kewajiban presiden dan DPR terikat atau menindaklanjuti.

Kedua, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini juga tidak masuk di akal. Bukankah UU Omnibus Ciptaker yang mengusulkan adalah Presiden? 

Ketiga, Jokowi mundur. Ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang membuat rusaknya tatanan, di samping penguasa yang tidak amanah, juga sistemnya yang rusak (batil).

Semua itu terjadi karena akibat diterapkannya sistem demokrasi sekularisme. Sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan. Dampaknya, sungguh luar biasa merusak tatanan di semua lini kehidupan dan menyesatkan. 

Oleh sebab itu perlu revolusioner. Tidak hanya mengganti presidennya, tetapi juga sistemnya harus diganti. Saatnya kita kembali ke sistem Islam yang diridai Allah yang telah dicontohkan Rasulullah saw.
Sebagaimana firman Allah:

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّـلۡعٰلَمِيۡنَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiya [21]: 107)

Dalam ayat tersebut tersurat dan tersirat bahwa Islam akan memberikan rahmah, dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan juga akhirat. Asalkan umat Islam ber-Islam kafah (sempurna) seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah [2]: 208)

Oleh sebab itu Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) untuk berhukum hanya pada hukum Allah saja yaitu syariat Islam. Khalifah wajib menerapkan Islam secara kafah (sempurna) di semua lini kehidupan, dengan berasaskan akidah Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Melalui dakwah dan sanksi-sanksinya inilah, jika diterapkan akan mengantarkan individu-individu takwallah. 

Islam juga mewajibkan khalifah (Imam) mengatur dan mengurusi urusan rakyatnya, dalam hal ini termasuk masalah pangan, papan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Lebih dari itu, Islam tidak hanya sebuah agama tetapi juga merupakan ideologi, sebagai petunjuk hidup dan problem solving, termasuk bagaimana cara menyelelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kepemilikan. Islam mengharamkan kebebasan kepemilikan, dan menjelaskan bagaimana mengatur cara pengelolaannya dan lainnya. Karena itulah Islam telah membuktikan selama 13 abad eksis memimpin dunia. Karena keunggulannya ada pada aturan-aturannya, yang bersumber pada wahyu Allah Yang Maha Sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab



Pesisir Selatan, Sumbar.--- dugaan Proyek yang tidak mengacu pada spesifikasi teknis kembali menelan kerugian negara, kali ini pekerjaan Dinas PSDA pada pengaman bibir sungai yang belokasi di sungai Nyiur Gading Kambang Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan. 


Ironisnya, proyek Batu Jeti yang direncanakan untuk mengurangi abrasi kini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sudah hancur dibawa arus sungai.hasil Pantauan media ini Proyek ratusan juta yang dikerjakan oleh Cv. Batang Lengayang tahun 2019 ini, kuat dugaan, kurang pengawasan, kurang matangnya perencanaan dan ditambah lagi kontraktor Pelaksana bekerja asal asalan.



Saat dikonfirmasikan kepada kadis PSDA Pesisir Selatan Doni Gusrizal membenarkan bahwa pekerjaan ini sudah hancur dan mengatakan, " memang sudah ada surat dari Wali Nagari, Nanti kita kordinasikan kepada BPBD untuk memperbaikinya. "ungkapnya singkat


Sementara Pesisir Selatan sudah mengalami kerugian karena ulah pekerjaan rekanan yg diduga asal asalan.


Parahnya, Mardi selaku kontraktor pelaksana saat dihubungi via telpon selulernya dengan nomor 08521604xxxx Disinyalir seakan akan menyalahkan perencanaan dengan alasan "hancurnya proyek tersebut karena dananya cuma "sakanciang" dan terlalu kecil. "ungkap Mardi


#Med




Padang, Sumbar.--- Proyek Preservasi Jalan Padang - Solok - Sawah Lunto dengan nomor kontrak KU. 08.08/KTR.01.PPK-2.1-PJN II/IV/2020 yang menggunakan dana APBN dengan anggaran sebanyak Rp. 40.5 M yang dikerjakan oleh PT. Alco Sejahtera Abadi disinyalir sangat merugikan negara. 


Hasil pantauan media www.kriminal.id dilapangan, PT. Alco dengan sangat percaya diri dan berani menghampar aspal yang disinyalir sangat dingin karena kurang lebih 11 Jam truk muatan aspal Pt. Alco diguyur hujan. 


Ironisnya, malam tadi tanggal 1 Oktober. saat media ini dilapangan sekitar pukul 23.00 wib tidak satupun konsultan pengawas dan site maneger yang mengawasi pengaspalan Pt. Alco.


Padahal Kemaren, kota Padang diguyur hujan mulai jam 11 siang dan redanya sekitar pukul 22.40 wib. Dengan keadaan aspal yang di guyur hujan sekitar kurang lebih 11 Jam apakah suhu aspalnya masih sesuai spek? 


Sementara, Ali selaku site maneger Pt. Alco saat dihubungi via telfon selulernya dengan nomor 081365746xxx kemaren tidak mau menggangkat telfonnya. Ketika media ini mengkonfirmasikan kepada anggotanya dilapangan membenarkan aspal ini semenjak siang diguyur hujan. Ungkapnya


Ketika media ini menghubungi Bambang Pardede selaku Kepala Balai Jalan Sumatra Barat kemaren, beliau mengatakan " Hentikan penghamparan aspal tersebut kalau sudah sepuluh jam lebih aspal itu di guyur hujan itu suhunya sudah tidak sesuai spek lagi dan kami orang PU Balai Jalan tidak akan merestui perkerjaan seperti itu. " Ungkap Bambang Pardede



#Med




Baso, Payakumbuh (Sumbar). -- Proyek Padat Karya yang sedang dipacu bobotnya sampai akhir bulan September ini disinyalir tidak mengacu kepada spesifikasi teknis. Dalam pantauan media ini didaerah Baso Payakumbuh terlihat asal - asalan dan tidak ditemukan konsultan pengawas. 

Hasil temuan kami dilapangan, untuk koporan pasangan batu diduga berkisar 10 sampai 15 cm saja dan lantai kerjanya sangat tipis sehingga sudah terkikis oleh air. Ini membuktikan bahwa kekuatan drainase tersebut tidak akan bertahan lama. 

Sementara, Yasrul selaku PPK pada program Padat Karya yang berlokasi di Baso ini tidak mau memberikan tanggapan atau komentar saat media ini mencoba untuk konfirmasi. 



Bahkan, Pada titik yang berbeda yang berlokasi sepanjang jalan lintas Padang - solok hal yang sama juga terjadi. Dan saat kami konfirmasikan kepada Satkernya Andi juga tidak bisa berkomentar banyak.

Pada hal, untuk tapak pasangan drainase itu sangat miris apalagi pasir yang digunakan terlihat kuning dan bersediment, apalagi untuk adukan pasir dengan semennya tidak ada takaran berapa perbandingan yang tertuang dalam kontrak. Apalagi  keselamatan kerja K3 juga memprihatinkan

Sementara, Ka Balai Jalan Wilayah Sumbar Bambang Pardede mengatakan. Kalau masalah teknis silahkan konfirmasikan kepada PPK atau KPA. Ungkapnya

Ironisnya, sampai saat ini PPK atau KPA masih Bungkam seribu bahasa. Kuat dugaan Program Padat Karya tersebut melangar spesifikasi teknis, sehingga tidak ada yang mau komentar. 


#Med




Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.