Kriminal

DHARMASRAYA, Kriminal_ Meski sudah ada pemenang tender untuk perbaikan jalan lintas Sumatera (Jalinsum), namun beberapa titik jalan tersebut sudah berlobang besar dan menunggu korban.

Pantauan media ini di lapangan, mulai dari Kiliran Jao Kabupaten Sijunjung sampai Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau perbatasan Sumbar dengan Jambi, lobang lobang yang ada di Jalinsun tinggal menerkam pengendara yang melintas.

Misalnya saja dekat terminal Kiliran Jao ada lobang yang sudah banyak menelan korban, apakah itu ban mobil yang pecah akibat terperosok lobang, ada ban yang copot sampai ada kendaraan yang nyaris tabrakan dan nyaris terjadi keributan karena saling mengelakkan lobang yang cukup besar dan dalam tersebut.

Menurut Anton (42), warga Kiliran Jao mengungkapkan kepada media ini, sudah banyak kejadian akibat lobang yang besar dan dalam tepat didepan rumahnya, kendaraan yang rusak akibat terperosok lobang itu sudah tidak terhitung lagi, bahkan katanya ada yang hampir terjadi perkelahian antar pengendara akibat saling mengelakkan lobang dan hampir tabrakan.

Warga sekitar sudah muak melihat ada petugas yang mengukur, melihat lihat dan meninjau lokasi jalan yang rusak, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan, dengan demikian, warga setempat secara swadaya membeli sirtu dan melakukan penimbunan.

Begitu pula di KM 6 Pulau Punjung, akibat drainase yang tidak lancar, air mengalir pada badan jalan membuat jalan hancur dan berlobang, hal ini sudah sejak lama terjadi."Saya setiap hari melintas dan sangat tidak nyaman melintas Jalinsum yang ada di Sumbar ini," ungkap Ilham, salah seorang sopir ekspedisi yang melintas di Jalinsum.

Ia mengungkapkan, sekali sepekan ia pergi ke Jambi, berbeda dengan wilayah Jambi, padahal sama sama jalan nasional, karena di wilayah Jambi, jalan yang rusak dengan cepat diperbaiki, bahkan ia melihat begitu jalan di bongkar atau di kikis sehabis itu langsung ditambal dan tidak menunggu ban pengendara pecah baru diperbaiki.

Lebih parah lagi di Sikabau, kecamatan Pulau Punjung, jalan tersebut sedang menunggu makan korban, pasalnya lobang besar dan dalam susah menganga dan menunggu mobil terbalik.

Warga sekitar mengaku jalan tersebut ada di timbun tapi memakai sirtu, begitu hujan di lewati mobil bermuatan berat, jalan tersebut terbuka kembali.

Warga berharap, pemerintah segera melakukan perbaikan dan jangan Corona dijadikan alasan untuk membiarkan jalan nasional hancur.

Begitu pula beberapa titik lainnya di wilayah Kecamatan Koto Baru, bahkan dekat Simpang PT.DL pernah mobil batu bara terbalik karena masuk lobang besar.

Begitu pula menjelang masuk Sungai Rumbai, jalan berlobang juga sudah menunggu para pengendara, apabila tidak berhati-hati, maka siap jadi korban.

Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Junedy Yunus menjelaskan, bahwa Jalinsum merupakan jalan nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dibawahnya Balai Wilayah Jalan Nasional, oleh sebab itu Pemkab Dharmasraya tidak boleh memperbaikinya dan sifatnya hanya koordinasi.

Kita selalu melaporkan kepada pihak balai atas keluhan warga baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media, sedangkan kontraktor untuk perbaikannya sudah ada yaitu PT CTA.

Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Balai Wilayah Jalan Nasional berbeda dengan Provinsi Sumbar, jadi cara penanganan nya juga berbeda.

Sementara, ketika Satker jalan wilayah II yang akrab dengan panggilan Andi dihubungi oleh pimpinan media ini via telf selulernya 08212253xxxx tidak mau mengangkat telfnya. (ald)

Padang,Kriminal.--- Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta pada Gubernur agar OPD yang  bertanggung jawab  dan Pembangunan Main Stadium diperiksa Inspektorat, karena dinilai terlalu banyak kesenjangan serta keganjilan.

Hal tersebut disampaikan langsung Fraksi Demokrat, pada saat memberikan Pendapat Akhir dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar tgl 24 Juni 2020 .

Sekaitan dengan Pendapat Akhir tersebut, sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara, pada wartawan Kamis (24/6) mengatakan, sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, pada hal untuk penganggarannya amat alot dan penuh perdebatan.

Untuk Main Stadium dilakukan tiga tahap penganggaran awal nya Rp.10 Milyar, kemudian ditambah menjadi Rp. 100 Milyar dan akhirnya diputuskan menjadi Rp.170 Milyar, namun hal tersebut tidak bisa direalisasikan OPD terkait, hanya terealisasi 60,58%, dengan berbagai permasalahan.

Adapun permasalahan Main Stadium tersebut diantaranya, kursi sudah dipasang namun atapnya belum ada, selain itu, pembebasan lahan jalan masuk menuju Main Stadium, masih belum bisa diselesaikan secara keseluruhan.

Itu diantara beberapa permasalan, yang paling ganjil itu, adanya adendum sampai 3 kali, pada hal itu semestinya tidak perlu terjadi, karena kontrak di bulan Juli 2019 dan anggaran sudah ada, dan perpanjangan penkerjaan, dilakukan lewat tahun anggaran tahun 2019 sampai bulan Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi sampai Agustus 2020, hal ini tidak sesuai dengan aturan berlaku.

"Kita fokus pada hal tersebut dulu, karena Main Stadium direncabakan tempat pembukaan MTQ yang direncanakan pada November mendatang akan bermasalah, diragukan bisa dipetgunakan, jika hal itu dibiarkan, maka kami dari Fraksi Demokrat mendesak agar OPD yang berkaitan segera di evaluasi, termasuk BAPEDA sebagai Badan Perencana Daerah juga perlu di evaluasi, karena tidak matang dalam kajian dan membuat anggaran," tegas H.M. Nurnas yang juga Sekretaris Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan.

Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan,maka pembahasan anggaran akan terus berefek negatif pada penyerapan anggaran berikutnya, dan membuat penetapan keuangan menjadi tidak efesien serta efektif.(nov)

Padang Pariaman, Kriminal -- Ambruknya Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu Kayu Gadang yan telah memakan korban jiwa diduga disebabkan oleh pekerjaan yang dinilai tidak sesuai aturan. Anehnya, Yendri selaku PPK diduga turut menutup - mutupi kelemahan yang dilakukan PT Maidah Rekajaya dalam pengerjaan konstruksi jembatan tersebut.

 Kepala dinas BPBD Budi Mulia tidak merespon konfirmasi media ini Ketika persoalan ini , dikonfimasikan kepada Yendri selaku PPK Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu melalui via whatsapp terkesan pro rekanan, karena jawabannya tanpa ada dokumen foto yang kuat. Pasalnya, untuk keselamatan pekerja memang banyak alat pendukung yang harus di kenakan para pekerja.

"Dalam melaksanakan pekerjaan pihak direksi telah menanda tangani kontrak yang mana di dalamnya telah tertuang SOP dan metoda kerja pelaksanaan pekerjaan untuk dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan sesuai informasi pelaksana lapangan, sebelum pekerjaan dimulai pekerja telah ditanya tentang keahlian dan metoda kerja pembongkaran, sehingga pelaksana menanggap pekerja secara prosedur menguasai pekerjaan, namun yg namanya kecelakaan bisa saja terjadi disebabkan kekuatan jembatan lama yg telah berkurang dimakan usia lebih dari 50 tahun". ungkap Yendri.

"Kedua, sampai saat ini belum ada kesimpulan kelalaian oleh siapapun karena masih dalam penyelidikan pihak berwajib". tambahnya

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.

Parahnya, Personil inti yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yg mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamannan kerja disinyalir tidak berada  di lapangan. Berita ini pun dianggap semua ada dilokasi saat kejadian namun tidak satupun foto yang dapat dikirimkan untuk menguatkan semua dugaan kami berada d lokasi.


#Med

Jakarta,Kriminal.  - Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi. Salah satu prinsip dasar teknologi konstruksi yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0. BIM merupakan sebuah metode baru untuk konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual beserta data atau informasi teknisnya.

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakangnya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, mengatakan untuk meningkatkan kemampuan SDM konstruksi dalam pemanfaatan teknologi BIM, Kementerian PUPR terus menyelenggarakan webinar dan pelatihan online BIM dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra strategis, yakni sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan konstruksi.

“Di era revolusi industri 4.0 ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina konstruksi memandang perlunya SDM konstruksi nasional piawai dalam menggunakan teknologi, salah satunya adalah teknologi perancangan konstruksi menggunakan BIM (Building Information Modelling) untuk bangunan konstruksi tidak sederhana”, ujar Trisasongko.

Dikatakan Trisasongko, Ditjen Bina Konstruksi melalui Balai Penerapan Teknologi Konstruksi (Balai PTK) melakukan capacity building untuk SDM konstruksi terkait teknologi BIM dalam 3 kelompok kegiatan, yakni Pelatihan Online BIM, Webinar Provider BIM, dan Webinar Sharing Session Pemanfaatan BIM di lapangan dari Kontraktor BUMN.

Penyelenggaraan webinar dan pelatihan online tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No.06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian PUPR dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan jaga jarak fisik (social distancing).

Tujuan pemerintah memperkenalkan teknologi BIM kepada masyarakat adalah agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi BIM, mengoperasionalisasikan BIM dan mendapatkan keuntungan maksimal dari teknologi BIM ini. "Bagi Pemerintah, terkait sustainabilitas data. Hal ini sangat penting karena data yang aktif dan valid merupakan andalan utama dalam kesuksesan dan pemerataan pembangunan.Sedangkan bagi Kontraktor dan Konsultan, teknologi BIM menjamin akurasi dan presisi data yang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Pemanfaatan BIM juga bermanfaat bagi para pakar dan peneliti untuk pengembangan teknologi," jelas Trisasongko.

Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi (Balai PTK) Cakra Nagara mengatakan, selama periode 03 April-19 Mei 2020 telah dilakukan kolaborasi penyelenggaraan webinar dengan PT. Glodon Technical Indonesia (Cubicost) sebanyak 2 kali dengan 2500 peserta, Trimble Solutions Indonesia (Tekla) sebanyak 2 kali dengan 1400 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 1 kali dengan 1000 peserta dan PT. Delta Sigma Nusantara sebagai Bentley Channel Partner (Bentley) sebanyak 1 kali dengan 110 peserta.

Sedangkan, pelatihan online telah dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Glodon Technical Indonesia (Cubicost) sebanyak 6 angkatan dengan 92 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 4 angkatan dengan 300 peserta dan PT. Cipta Sarana Informatika sebagai Gold Partner Autodesk (Revit Architecture) dengan 100 peserta.

Kolaborasi tidak kalah menarik lainnya yaitu penyelenggaraan webinar implementasi metode BIM di proyek konstruksi selama periode 11 s.d. 20 Mei 2020 yang telah dilakukan bekerja sama dengan 5 Kontraktor BUMN yakni PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. PP (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang menyedot tidak kurang dari 8.000 pendaftar.

Sebagai informasi bagi para peminat yang ingin mendapatkan informasi mengenai jadwal kegiatan webinar dan pelatihan online BIM dapat diakses melalui media social Instagram @sibimakonstruksi dan Facebook SIBIMA Konstruksi, video rekaman webinar dapat diakses melalui Youtube Channel SIBIMA Konstruksi.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri

Jakarta,Kriminal.-- Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) bagi santri, mahasiswa dan aparatur sipil negara (ASN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.

“Dengan dibangunnya Rusun tersebut diharapkan bisa membantu para santri untuk mendapatkan asrama yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)  Perumahan Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 101 miliar untuk membangun sebanyak 34 tower (945 unit) Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB) yang terdiri dari Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi yang tersebar di 31 kabupaten/kota. Dari total rusun  dibangun sebanyak 10 tower senilai Rp 42,7 miliar sudah terkontrak dan sisanya sudah tahap lelang.

Setiap unit rusun yang diibangun telah dilengkapi dengan fasilitas yang layak seperti listrik, air bersih l, dan meubelair (meja, kursi makan, kursi tamu, tempat tidur, dan lemari pakaian). Selain itu juga untuk memberikan kenyaman bagi para penghuninya, rusun dibangun dengan sarana dan prasarana serta utilitas (PSU) seperti tempat parkir dan saluran air.

Di antara rusun yang dibangun pada tahun 2020 salah satunya Rusun Pondok Pesantren Mu'Jizatul Qur'an Al'Hasanie Asy-Syafi'ei di Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. Kementerian PUPR membangun satu tower sebanyak 21 unit dengan anggaran Rp 4,6 miliar dengan progres 51,1%. Kemudian juga Rusun Yayasan Nurul Huda di Provinsi Lampung sebanyak 1 tower berjumlah 43 unit dengan anggaran Rp 8,3 miliar. Saat ini progres konstruksinya mencapai 70,5%.

Pembangunan Rusun untuk  meningkatkan kenyamanan belajar para santri dan mahasiswa pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama terus dilakukan Kementerian PUPR. Sebelumnya pada periode 2005 hingga 2014 telah dibangun sebanyak 537 tower 3.850 unit dengan total biaya sekitar Rp 1,7 triliun. Pembangunan Rusun dilanjutkan pada periode 2015-2019 dengan jumlah lebih banyak yakni 263 tower dengan total  5.743 unit. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri

Padang Pariaman, Kriminal-- Proyek Rehabilitas Rekonstruksi Jembatan Sikabu Kayu Gadang Kecamatan Lubuk Alung dengan Nomor Kontrak 011/SP-BPBD/IV-2020 kontraknya yang bernilai RP. 22.366.720.000 yang dikerjakan oleh PT. Maidah Rekajaya telan korban.

Dari hasil laporan masyarakat dan pantauan media ini dilapangan tentang runtuhnya jembatan yang akan di bangun baru pada kegiatan HIBAH BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019 yang menelan korban diduga tidak mengacu kepada kerangka acuan kerja (KAK).


Sebab, pada Paket REHABILITASI / REKONSTRUKSI JEMBATAN SIKABU/ KAYU GADANG KECAMATAN LUBUK ALUNG yang berlokasi di Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dengan Pagu dana sebesar Rp. 24.829.897.000,00
(DUA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) kuat dugaan pengerjaanya asal - asalan.

Ironisnya, untuk pembokaran jembatan ini kuat dugaan tidak menggunakan dukungan alat seperti yang tertera pada KAK seperti : Concrete mixer dalam kondisi baik kapasitas 0.3 – 0.6 M3 sebanyak 2 unit, Crane dalam kondisi baik dengan kapasitas 35 Ton 2 unit dan Pile Driver + Hammer kondisi baik dengan kapasitas 35Ton 1 unit tidak berada di lokasi saat pembongkaran jembatan tersebut.


Parahnya, Personil inti yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti site manejer, pelaksana dan Quality Control yang mempunyai sertifikat ahli dan K3 untuk keamanan kerja disinyalir tidak berada dilapangan.

Bahkan, PT. Maidah Rekajaya ini kuat dugaan hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan keselamatan anggotanya. Dan banyak lagi belum kami sebutkan pada KAK yang harus dimiliki perusahaan tersebut yang seharusnya ada dilokasi namun tidak terlihat.

Saat kami konfirmasikan kepada Budi Mulya selaku Kepala BPBD Padang Pariaman kemaren melalui via whatsappnya sampai hari ini belum ada jawaban.

Sementara, Zainal Abidin selaku ketua LSM BAPAN RI Sumbar mengatakan. " saya akan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum karena runtuhnya jembatan itu sudah menelan korban. Seandainya Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman tidak bertindak tegas saya akan mengawal ketat persoalan ini hingga tuntas. Karena ada dugaan permainan dalam melaksanakan proyek tersebut," Ungkapnya. (Med)