Kelangkaan Ketersediaan Air Bersih
Berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau tahun 2023 ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan puncaknya pada Agustus atau September 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) melalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Sember Daya Air terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Menurut Jarot Widyoko antisipasi kekeringan tahun ini di prioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat, menyusul irigasi lahan pertanian
Pada acara Fokus Grup Discussion (FGD) Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau dan Bencana Kekeringan Tahun 2023 di Jakarta, Senin 7/8/2023
Meski pemerintah di berapa daerah sudah ada upaya mengedropan air bersih dari tangki-tangki air untuk kebutuhan warga sehari-hari, pembangunan 37 sumur bor, melakukan rehabilitasi 25 sumur bor di 11 propinsi, sejatinya hal tersebut belumlah maksimal dan sama sekali tidak menyentuh akar dari Masalah yang sesungguhnya
Masih banyak wilayah-wilayah masih kekurangan persediaan air bersih, misalnya wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua dan sebagian besar pulau Jawa.
Ketersediaan air bersih yang terbatas menjadi barang langka ditengah musim kemarau, serta pengelolaan Sumber Daya Alam yakni Air yang hanya di kuasai segelintir orang-orang berduit menjadi bukti rakyat harus membayar mahal demi mendapatkan air bersih. Yang seharusnya persoalan air ini menjadi tanggung jawab negara
Pemerintah hanya berupaya sebatas melakukan pengiriman air bersih, membuat sumur bor, membuat waduk, bendungan dan semisal tempat penampungan air hujan. Inipun sangat terbatas di anggaran dan fasilitas yang tidak memadai. Padahal kita ketahui bersama kalaulah negara Indonesia ini merupakan negara terkaya ke-5 dalam ketersediaan air tawar, yakni mencapai 2,83 triliun meter kubik pertahun. Dari ketersediaan yang besar ini, kuantitas air yang di manfaatkan baru sekitar satu per tiganya yakni 222.6 miliar meter kubik dari 691 miliar meter kubik pertahun.
Namun sayangnya pemerintah saat ini masih menerapkan sistem sekuler kapitalisme yang berujung pengabaian dengan minimnya solusi penyelesaian masalah kebutuhan air bersih rakyatnya tapi membiarkan, membebaskan pengelolaan, pengadaan berbagai infrastruktur penyediaan air bersih diserahkan kepada korporasi, baik swasta maupun plat merah uang berujung tatakelolah komersial.
Ini satu bukti lagi hasil dari penerapan sistem sekuler kapitalisme yang melahirkan kebijakan neoliberal dan politik ekonomi kapitalistik. Yang menjadikan air sebagai komoditas ekonomi. Air menjadi objek bisnis untuk mencari untung. Ada beberapa kondisi kontradiksi dalam kekeringan air ini, melimpahnya air kemasan yang dijual di jalan-jalan. Komersialisasi sumber daya Air, baik di pedesaan maupun perkotaan.
Rakyat akan selalu dalam masalah selama penguasa negeri belum belum kembali pada aturan yang hakiki. Kekurangan air bersih terus menerus berulang. Walaupun bukan masalah baru setiap tahun bahkan sampai puluhan tahun terus terjadi tanpa adanya solusi nyata.
Solusi tuntas akan didapat hanyalah dengan mengikuti petunjuk dari Allah SWT dalam Al-Qur'an melalui Rasulullah Saw yakni syariat Islam. Rasulullah Saw bersabda. " Imam/Kholifah adalah laksana pengembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalanya" HR Bukhari dan Muslim
Negara yang menerapkan sistem Islam juga akan tegas menghentikan tindakan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek besar asing yang menguras abis kekayaan alam dan hanya meninggalkan limbah tak berguna
Berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut ini: "Janganlah memberikan kemudaratan pada diri sendiri dan jangan pula memudarati orang lain" HR Ibnu Majah dan Daruquthni
Dengan mengunakan sistem Islam Kaffa dalam kepengurusan segala hal, sudah dapat dipastikan sumber daya air yang melimpah pemberian dari Allah SWT ini akan dapat di nikmati secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri
Wallahu A'lam
Palembang 20 Agustus 2023
dilansir dari
Comments
Post a Comment